Connect with us

Ketik yang Anda cari

Dari Redaksi

Isu Anggaran

Ada yang menghangatkan suasana saat pelatihan Peningkatan Kapasitas Jurnalis Tingkat Kabupaten tentang Pemberitaan Pengelolaan Anggaran Publik yang Ramah Pembaca, di Hotel Marina, Senin (28/10) lalu. Ismail Amir (Fitra) menghentak kesadaran peserta saat membicarakan isu anggaran dan dinamika yang menyertainya. Selama ini, APBD menjadi arena ‘bancakan’ yang terekspresikan dalam kemunculan kasus dan tergiringnya pejabat ke sel bui. Perselingkuhan legislatif dan eksekutif soal item-item APBD sangat berbahaya sehingga meniscayakan pengawasan melekat dan konsisten dari lembaga swadaya masyarakat, kelompok kritis, dan awak media. Ketika mengotak-atik soal APBD, itu merupakan ekspresi kecintaan terhadap daerah dan agar para pemimpin lebih fokus pada visi-misi yang digaungkannya.   

 Ada juga yang menyatakan bahwa “gadis cantik bernama APBD” ibarat seseorang yang berpacaran dan dibiarkan berada dalam ruangan tanpa lampu. Mereka akan berbuat sesuka hatinya, melanggar segala norma tanpa rasa malu. Makanya, ketika diberikan ruangan terbuka dengan level penerangan seterang mungkin, maka intipan publik akan menggiringnya berhati-hati dan tidak neko-neko.

Nah, dalam hal kualitas lampu penerang itulah media massa dan kelompok kritis memainkan peranannya. Bagaimana ‘membedah luar-dalam’ APBD sedetail mungkin sehingga menjamin transparansi dan alokasi terfokuskan pada prioritas pembangunan. Dalam bahasa lain, setail APBD harus semakin membumi dan bukan lagi barang eksklusif yang tidak bisa diakses. Ia adalah milik publik, bukan barang rahasia.

Kesadaran seperti itu, idealnya akan optimal bila para jurnalis memiliki potensi memadai sesuai standar yang telah ditetapkan. Kapasitas wartawan mumpuni, jaringan organisasi masyarakat sipil, dan aparatur pemerintah pengelola ke-Humas-an lebih fokus menganalisisnya, terutama isu anggaran. Mesti ada sinergitas diantara seluruh komponen dalam mengawal isu-isu anggaran publik.

Kesadaran multipihak ini mendesak diekspresikan agar APBD tidak lagi menjadi arena pelampiasan nafsu korup yang melekat pada oknum tertentu. APBD adalah dana rakyat, mari kita selamatkan. (*)

 

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Pencairan Uang Persiapan (UP) Tahun 2021 hingga menjelang pertengahan Februari masih belum bisa dicairkan oleh Bagian Keuangan. Pertayaannya dari mana uang...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Tidak saja Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi yang mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp200 miliar lebih. Dinas Kelautan dan...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.com.-Ada yang menghangatkan suasana saat pelatihan Peningkatan Kapasitas Jurnalis Tingkat Kabupaten tentang Pemberitaan Pengelolaan Anggaran Publik yang Ramah Pembaca, di Hotel Marina, Senin...

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.com.-Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Reskrim)  Polres Bima Kota, dalam waktu dekat akan menuju Mataram untuk mengekspose kasus dugaan korupsi dana rehabilitasi sekolah di...

Olahraga & Kesehatan

Bima, Bimeks.- Sejumlah pihak sebelumnya berupaya mendorong agar ada tambahan untuk penanganan Gizi Buruk (GB) dan Gizi Kurang (GK). Termasuk juga  anggota DPRD Kabupaten...