Bima,Bimakini.com.-Ada yang menarik soal bidang pendidikan dari bumi Nggahi Rawi Pahu. Sejumlah sekolah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Dompu tidak lagi beraktivitas. Tinggal papan nama doing… Saat awal pembentukannya ramai aktivitas, kini tidak kenangan administratif. Pendirian lembaga dicurigai hanya berorentasi untuk mengharapkan atau mendapatkan dana bantuan. Seperti pengakuan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Dompu, H. Ikhtiar.
Pengakuan Ikhtiar itu menarik dicermati, karena kondisi serupa terjadi di Bima. Beberapa waktu lalu, pihak Kemnag Kabupaten Bima mengidentifikasi puluhan lembaga pendidikan tidak layak, tidak lagi beraktivitas, dan bahkan ada yang datanya direkayasa. Opsi pembubaran pun dilakukan sebagai langkah penertiban. Sama seperti beberan Ikhtiar, lembaga itu hanya menjemput dana bantuan yang memang agak royal diberikan oleh pemerintah.
Ya, lembaga fiktif kerap menguap ke permukaan karena tidak mampu bersaing atau terjadi kesalahan manajemen. Dari kasus seperti itu mengindikasikan perlunya pengawasan rutin untuk memastikan keberadaan dan aktivitasnya. Semestinya kefikftifan lembaga bisa diantisipasi jika laporan yang diterima diimbangi pengecekan lapangan untuk memastikannya. Jangan sampai hanya terlihat rapi di atas berkas, namun kenyataannya hanya karangan belaka. Kasus perekayasaan dalam dunia pendidikan sangat memalukan karena menunjukkan cara-cara tidak elegan. Suatu kamuflase situasi yang merendahkan semangat yang diinginkan dari hasil pendidikan.
Nah, untuk mengatasi munculnya lembaga papan nama atau rekayasa data, maka pilihannya adalah terus mengawasi. Jangan sampai pendidikan menjadi lahan eksplorasi tindakan tidak sportif yang justru berseberangan dengan iklim intelektualitas, integritas, dan karakter yang diimpikan bersama. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.