Politik

Panwaslu Temukan Kampanye Terselubung

Kota Bima Bimakini.com.- Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bima mengindentifikasi dan menemukan sejumlah bentuk pelanggaran kampanye terselubung. Hal tersebut terutama dilakukan calon anggota legislatif (Caleg) “incumbent” dalam bentuk pemasangan iklan.

      Anggota Panwaslu Kabupaten Bima, Junaidin, S.Pd, menyebutkan, sesuai hasil indentifikasi pengawas, pelanggaran kampanye terutama dilakukan oleh Caleg DPR RI Muhammad Lutfi, SE (Golkar) dan H. Muhammad Syafruddin, ST., MM (PAN). Calon dari Partai Golkar itu diidentifikasi memasang alat peraga pda lokasi kejuaraan sepakbola di Desa Panda.

Beberapa waktu lalu Panwaslu Kabupaten Bima juga menerima laporan awal dari masyarakat desa Pandai Kecamatan Woha yang menyebutkan bahwa saat reses di desa itu Lutfi menyelipkan materi kampanye. Namun, sesuai hasil penjelasan Lutfi seperti yang dimuat beberapa media, mengaku hanya melaksanakan reses.

“Dari hasil indentifikasi kita ada beberapa pelanggaran yang dilakukan calon anggota DPR RI,” katanya di sela Rapat Koordinasi Panwaslu se- Kabupaten Bima, di Hotel Camelia Kota Bima, Sabtu (28/12).

    Dikatakannya, pemasangan banner atau baligo yang memuat iklan selamat Hari Ibu dan Hari AIDS se-Dunia seperti yang dilakukan H. Muhammad Syafruddin, Caleg PAN, samasaja dalam bentuk kampanye alat peraga, sehingga dikategorikan pelanggaran administrasi. Sesuai pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Per KPU) Nomor 15 Tahun 2013, calon “incumbent” DPR, DPRD Kota/Kabupaten dan Provinsi, tidak boleh mengiklankan lembaga Negara seperti DPR atau DPRD.

“Karena dalam pasal 59 A itu di sana dijelaskan, pejabat Negara, anggota DPRD, DPD, DPR, nggak bisa mengiklankan lembaga bagi dirinya sendiri, ini  bagi yang mencalonkan diri lagi,” katanya.

     Diisyaratkannya, Panwaslu Kabupaten Bima akan segera menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bima agar segera menindaklanjuti temuan berkaitan pelanggaran administrasi kampanye yang dilakukan calon anggota DPR RI. “Memang beberapa waktu terakhir ini hasil pencermatan kita bahwa gambar Lutfi yang dominan menjadi promotor sepak bolamini, ada selentingan di pandai pertemuan terbatas. Tapi, berikutnya kita dapat informasi atas nama jabatannya sebagai anggota DPR dalam rangka reses,” katanya.

     Junaidin mengingatkan Caleg incumbent meskipun tidak tertuang dalam regulasi tentang pembatasan waktu Reses anggota DPRD dan DPR, namun tidak boleh menyisipkan materi kampanye. Kalau itu dilakukan maka termasuk pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Sebenarnya hal tersebut merupakan kelemahan produk hukum yang diterbitkan lembaga politis. Namun, kelemahan regulasi itu bisa saja diperkuat melalui Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU. “Nggak ada dalam regulasi pembatasan. Ini sebenarnya adalah ruang sebenarnya untuk anggota DPR,  melakukan hal-hal yang tidak benar-benar, anggota DPR, DPRD yang mencalonkan diri lagi sebagai Caleg  bisa memanfaatkan kesempatan. Ini jaminan, ruang bagi mereka, regulasinya baru mengatur Kepala Daerah yakni cuti,” katanya.

     Ditegaskannya, jika masa reses anggota legislatif menyisipkan pembagian stiker, kalimat mengajak memilih, maka sudah bisa dipastikan termasuk kategori Tipilu. “Reses memang tidak ada aturan yang membatasi. Tapi ingat, kalau terselip materi kampanye atau ajakan memilih dia tahun 2014 nanti itu jelas tindak pidana,” ujarnya.

    Sebelumnya, seperti yang dilansir sejumlah media, Kepala Desa Pandai Kecamatan Woha, tersinggung saat mengetahui Caleg Partai Golkar, Muhammd Lutfi, melaksanakan reses. Kegiatan itu dianggap sebagai kampanye.

Hal itu berbentut panjang karena calon anggota DPR RI itu melaporkan Kades tersebut Polres Bima, dengan delik aduan pencemaran nama baik. (BE.17)

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top