Kota Bima, Bimakini.com.-Pemerintah Kota Bima meminta agar semua pihak mewaspadai pergerakan calo yang ingin memerdayai para peserta tes pegawai honor Kategori Dua (K2).
Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Drs. Is Fahmin, mengatakan penundaan pengumuman kelulusan seleksi tenaga honorr K2 menjadi lahan munculnya para calo yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Sejauh ini, sudah muncul kabar ada beberapa yang menjadi korban penipuan.
Dikatakannya, para calo menjamin kepastian kelulusan bagi para peserta seleksi tertulis tenaga honor K2, dengan catatan membayar sejumlah uang. Hal ini menimbulkan keprihatinan bagi Pemkot Bima, khususnya Badan Kepegawaian Daerah.
Dia mengimbau masyarakat tidak mudah terperdaya bujuk rayu para calo. Penentuan kelulusan menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), tanpa intervensi pihak manapun termasuk Pemerintah Daerah.
Saat ini, katanya, BKD Kota Bima masih menunggu perkembangan pengumuman hasil tes itu. Berdasarkan informasi dari situs resmi BKN, hasil seleksi CPNS K2 akan diserahkan oleh panitia seleksi nasional kepada BKN pada pekan terakhir Januari 2014. “Setelah itu baru diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian di provinsi masing-masing,” katanya dalam pernyataan pers, Rabu.
Dikatakannya mengenai waktu penyerahan hasil seleksi tersebut ke BKD masing-masing daerah dan kuota CPNS yang diterima, belum dapat dipastikan. Sampai saat ini BKD Kota Bima belum menerima petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dari Pemerintah Pusat.
Diakuinya, penipuan ternyata tidak hanya terjadi di Kota Bima, melainkan juga daerah lain. Pejabat Bagian Humas BKN meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan para pengelola kepegawaian baik pada instansi pemerintah pusat serta daerah agar mewaspadai dan berhati-hati terhadap berbagai upaya penipuan yang mengatasnamakan para pejabat BKN. Hal ini terbukti antara lain adanya surat palsu BKN bernomor 905/10.KEP/2013 tentang Pelaporan Biodata Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten/Kota, yang “ditandatangani“ Deputi Kindang S. Kuspriyomurdono. Informasi ini disampaikan Kepala Subbagian Publikasi, Tomy Donardi, Selasa (31/12), melalui situs resmi www.bkn.go.id.
Terkait hal ini, jelasnya, Tomy Donardi mengutarakan tidak benar Deputi Kindang S. Kuspriyomurdono mengirimkan dan menandatangani surat bernomor 905/10.KEP/2013 tentang Pelaporan Biodata Pejabat SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota. “Surat ini palsu. Ada pun tandatangan dan stempel BKN adalah hasil scanning,” jelasnya.
Pejabat itu pun meminta hendaknya para PPK terus menjaga sikap waspada ini. Menurutnya, telah terjadi sejumlah kasus penipuan yang mengatasnamakan pejabat BKN, baik melalui surat maupun telepon.
“Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerugian bagi instansi pemerintah“, tegasnya dikutip Is Fahmin.
Is Fahmin mengatakan fenomena ini juga yang ingin disebarluaskan oleh Pemerintah Kota Bima kepada masyarakat, agar masyarakat berhati-hati dan korban penipuan tidak bertambah. Masyarakat diminta bersabar menunggu pengumuman hasil kelulusan sesuai yang dijadwalkan BKN. “Jika ingin mendapatkan informasi yang spesifik, diminta langsung bertanya ke BKD Kota Bima,” harapnya. (K03/K04)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
