Connect with us

Ketik yang Anda cari

Hukum & Kriminal

Pemberantasan Korupsi Tanggungjawab Bersama

Kota Bima, Bimakini.com.-Pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hokum saja. Namun, menjadi tanggungjawab bersama dalam memberantas dana mencegahnya. Hal itu mengemuka dalam saat dialog Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kota Bima di Caffe Falcao, Sabtu (8/2).

Pengamat Hukum, Taufik, SH, yang menjadi pembicara menyatakan bicara korupsi menyangkut tiga hal, yakni pelanggaran administrasi, perdata, dan pidana. Ada juga istilah penggelapan dalam jabatan, hal ini menyangkut wewenang. Biasanya muncul konflik kepentingan. Ada juga kesulitan dalam pemberantasan korupsi, terutama dlam pengadaan barang dan jasa.

“Memang sulit untuk melacak di pengadaan barang dan jasa, tidak adanya bukti awal untuk menyeret ke Pengadilan,” ujarnya.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Pembicara lainnya, Gufran, SH, menyorot tentang sikap penegak hukum yang dinilainya eksklusif. Misalnya ada kasus yang sudah ditangani selama lima tahun, namun tidak pernah disampaikan ke publik tentang kendalanya. “Mestinya dijelaskanapa kendalanya. Apakah tidak cukup bukti. Atau sudah diselesaikan dibelakang,” ujarnya.

Ada juga, kata dia, problema pemberantasan korupsi di daerah. Institusi Kejaksaan dan Kepolisian masuk dalam Forum Komunikasi Pimpian Daerah (Muspida). Komunikasi intensif antar- institusi ini, memungkinkan munculnya hambatan psikologis.

“Polisi dalam kasus sampan fiber glass, apakah takut dengan tekanan politik, atau sumberdayanya yang tidak mendukung. Polisi tidak perlu takut kepada siapapun,” ujarnya.

Wahyudin, S.Ag, anggota DPRD Kabupaten Bima, menyorot tentang minimnya keterlibatan pemuda dalam perencanaan anggaran. Penyusunan anggaran daerah sebenarnya memberi kesempatan kepada masyarakat terlibat. Mulai dari musyawarah dusun, desa, kecamatan, dan kabupaten. “Namun, hasil survai menunjukkan jika  keterlibatan pemuda dalam perencanaan tingkat dusun dan desa sangat rendah,” ujarnya.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Padahal, ini bisa menjadi ruang pemuda dalam politik anggaran. Tidak hanya menjadi tugas anggota Dewan, namun keterlibatan semua elemen, termasuk dalam pengawasannya. (BE.16)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait