Hukum & Kriminal

Forum K2 Tuntut Dewan Seriusi Pansus

Kota Bima, Bimakini.com.-Janji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima membawa persoalan Honorer Kategori Dua (K2) agar dibicarakan serius dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus), menjadi topik penting tuntutan Forum K2 saat audiensi Senin. Forum Honorer K2 Menggugat (FHKM) ini mendesak Komisi A agar merealisasikan janjinya  membentuk Pansus.

Menurut FHKM, terhitung sejak aksi berkaitan hasil kelulusan K2 yang diduga banyak terjadi manipulasi dan rekayasa data base, janji Dewan membawa persoalan hingga ke meja Pansus, belum dipenuhi.

M. Safi’I,  pengurus FHKM, menilai tidak adanya keseriusan Dewan dalam menyelesaikan persoalan kelulusan K2, sebagaimana tuntutan FHKM. “Jangankan mem-Pansus-kan kelulusan K2, menerima laporan K2 bermasalah hasil investigasi FHKM saja, baru sekarang Dewan berkesempatan,” sorotnya. 

Dia berharap, Dewan sesegera mungkin membentuk Pansus agar benang kusut masalah berkas K2 menjadi terang-benderang.

Wakil Ketua FHKM, M. Jubair, S.Sos, menyampaikan 137 K2 lulus bermasalah sebagaimana laporan data hasil investigasi pihaknya, dapat menjadi dasar akurat  untuk membawa persoalan kelulusan K2 bermasalah pada forum Pansus. Data  itu  tidak mengada-ada. Semua data, sesuai fakta lapangan.

Katanya, bayangkan saja  K2 yang lulus dari formasi guru, bisa lulus. Padahal, dari data yang diperoleh  baru menamatkan sekolah dijenjang SD tahun 2005 sesuai SK awal yang sah dijadikan dasar seseorang honorer mengikuti ujian CPNSD dari K2.

Belum lagi, katanya, masih merujuk data yang dilaporkan berjumlah 137 tenaga honore bermasalah, sebanyak 20 honorer guru, awal masuk menjadi tenaga honorer dengan ijazah SMA yang kemudian menyesuaikan dengan ijazah S1. “Masa ada guru honorer tamat SMA. Itu melanggar aturan kepegawaian, “ujarnya.

Hal yang lebih menohok disampaikan Ketua FHKM, Dedi Alfarianto, SE. Dia malah mengusik kapabilitas Sekda selaku Ketua Tim Verifikasi Kota, kapabiltas Inspektorat yang hanya menjadi kaki tangan penguasa daerah.

Mestinya, katanyam, pejabat dan Satuan kerja dimaksud mampu bekerja dengan idealisme tinggi, mendudukan persoalan kelulusan K2 bermasalah secepat mungkin. Sebabnya, kerja tim tersebut, sangat diragukan independensinya dalam menuntaskan persoalan K2 yang lulus bermasalah, pada momentum verifikasi yang akan dilalukannya.

Menyinggung kelulusan K2 bermasalah, Dedi menyitir kerja Dinas Dikpora yang diduga ikut merekayasa dan memuluskan K2 bermasalah. Masih ditemukan pula honorer K2 yang lulus dari unsur guru, menggunakan SK yayasan. Padahal, merujuk SE Kemenpan-RB tahun 2010, K2 yang dinyatakan boleh mengikuti tes CPNSD, honorer yang dibebankan pada ABPN dan APBD. “Apakah yayasan juga demkian,” katanya.

Menjawab berbagai pertanyaan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Ahmad Mifta, S.Sos, Ketua Komisi A, Drs. H. Muhtar Yasin. M.AP, serta anggota Komisi A, Tiswan Suryaningrat, SH, pada intinya menegaskan  akan serius menuntaskan persolaan K2 bermasalah. “Itu sudah menjadi tugas kami selaku pengemban amanah rakyat,” kata Ahmad Miftah.

Kata Muhtar, Komisi A memastikan akan merekomnedasikan tuntutan FHKM pada pimpinan Dewan. “Komisi A menyerahkan sepenuhnya pada pimpinan untuk menindaklanjuti pembentukan Pansus. Tugas kami hanya merekomendasikan keinginan FHKM,” ujarnya. (BE.20)

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.

Bimakini.com adalah portal berita Bima Dompu Terkini. Bagian dari Bimeks Group.

Alamat: Jl. Gajah Mada No. 46 BTN Penatoi Kota Bima, NTB Tlp: 0374-646840, 08233-9031009, 0853-33143335, 0852-53523401. E-mail: info[at]bimakini[dot]com

APLIKASI ANDROID

Fanpage

Copyright © 2016 Bimakini.com. Portal Berita Bima Terkini.

To Top