Politik

Panwaslu Soromandi Proses Dugaan Money Politics

Bima, Bimakini.com.-    Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Soromandi kembali memroses kasus dugaan politik uang (money politics). Kasus tersebut terjadi di Desa Punti diduga melibatkan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

      Staf Teknis dan Urusan Kehumasan Panwaslu Soromandi, Abdul Hamid, mengungkapkan, kasus dugaan money politics ditemukan PPL Punti dan relawan Pemilu  di Dusun Sarita, Jumat (14/3) sekitar pukul 15.58 WITA. Saat itu,  calon anggota DPD RI itu  bersilaturahmi di hadapan puluhan warga disertai pengobatan, suntik gratis, dan pembagian stiker.

“Kasusnya sudah diproses kebetulan temuan itu langsung diteruksan oleh PPL kita beberapa jam setelah itu. Sabtu langsung klarifikasi, kemudian beberapa jam setelah itu langsung diteruskan kepada Panwaslu Kabupaten Bima untuk diteruskan kepada Sentra Gakumdu,” katanya di Sekretariat Panwaslu Soromandi, kemarin.

     Dikatakannya, secara umum Panwaslu setempat sengaja menggenjot cepat  kasus sehingga tidak kedaluarsa. Sebab sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilu Tahun 2008 jika melewati masa tujuh hari maka dianggap kedaluarsa. Sama seperti kasus pembagian sarung disertai pembagian sarung dan stiker yang ditemukan di Desa Bajo, beberapa pekan lalu Panwaslu setempat sudah mengantungi bukti kuat yakni foto dan video saat proses pembagian stiker dan pengobatan gratis. Pengobatan dan suntik gratis yang ditemukan di Dusun Sarita Desa Punti juga disertai pembagian stiker calon anggota DPD dan anggota DPRD.

“Dua pecan terakhir ini ada tiga kasus dugaan money politics  yang sudah kita proses. Semuanya dilengkapi bukti kuat foto, video dan keterangan saksi. Hanya saja memang hingga saat ini kita belum mendapatkan kejelasan dari Panwaslu Kabupaten Bima tentang status kasus itu,” katanya.

       Hamid menjelaskan, sesuai ketentuan pasal 86 ayat 1 poin J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, kampanye tidak boleh disertai pembagian uang atau materi lain. Mengenai nama terlapor dalam kasus tersebut, ia enggan menyebutkan karena sudah diserahkan Panwaslu Soromandi kepada Panwaslu Kabupaten Bima.

“Memang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tertuang asal penyelenggaraan Pemilu yang salah satuunya transparan, akuntabel, sehingga setiap kasus kita buka ke publik. Tapi kalau untuk nama belum berani kita sampaikan karena masih ada proses lebih lanjut,” katanya.

        Menurutnya, hal itu sesuai yang ditekankan juga oleh Bawaslu NTB seperti yang disampaikan Komisioner Panwaslu setempat. Setiap kasus yang diproses harus dibuka kepada publik, karena penyelenggaran Pemilu memiliki asas transparan dan akuntabel. Setiap kasus juga harus memiliki kejelasan status.

Hingga kini, Panwaslu setempat belum mendapatkan kejelasan kasus dugaan money politisc di Desa Bajo, meskipun sudah dilengkapi beberapa bukti kuat dan dilanjutkan jauh hari sebelum batas kedaluwarsa.

“Misalnya tidak bisa ditindaklanjuti harus jelas alasannya. Itu yang dijelaskan Komisioner kepada kami,” ujarnya. (BE.17)

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.

Bimakini.com adalah portal berita Bima Dompu Terkini. Bagian dari Bimeks Group.

Alamat: Jl. Gajah Mada No. 46 BTN Penatoi Kota Bima, NTB Tlp: 0374-646840, 08233-9031009, 0853-33143335, 0852-53523401. E-mail: info[at]bimakini[dot]com

APLIKASI ANDROID

Fanpage

Copyright © 2016 Bimakini.com. Portal Berita Bima Terkini.

To Top