Politik

Pemberian Materi Sumbang 10 Persen Partisipasi Pemilih

Bima, Bimakini.com.-Pembagian materi (money politics) atau logistik oleh calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) kepada masyarakat tidak hanya bermakna negatif,  meskipun tergolong pelanggaran.  Hasil penelitian Center for Election and Political Party (CEPP) langkah sosialisasi Caleg disertai pembagian materi berkontribusi 10 persen meningkatkan partisipasi pemilih.

     Direktur CEPP STKIP Taman Siswa Bima  (Universitas Indonesia Link), Dr. Ibnu Khaldun, mengatakan, meskipun kampanye dan sosialisasi Caleg yang disertai pembagian materi berkontribusi 10 persen meningkatkan partisipasi pemilih, namun hubungan itu bersifat negati karena tetap tidak sesuai peraturan Pemilu. Sebelumnya, penelitian itu dilakukan UI Link pada sejumlah zona di seluruh Indonesia. “Satu hal yang penting bahwa angka partisipasi pemilih Pemilu ini itu bukan karena kesadaran politik pemilih. Tapi, hasil penelitian kami  karena sumbangsih, kontribusi 10 persen dari Caleg-Caleg yang menawarkan logistik atau material,” katanya di STKIP Taman Siswa Bima, kemarin.

     Secara umum, setelah menerima tawaran atau materi dari Caleg, masyarakat pemilih memiliki rasa keterikatan untuk menyukseskan Caleg yang memberi logistik, sehingga secara langsung ikut mendorong partisipasi pemilih. “Kalau di daerah Bima bisa kita klaim 30-40 persen karena sumbangsih Caleg-Caleg yang menawarkan logistik atau material, apakah dari keluarganya sendiri atau orang-orang terdekat atau kelompok  Caleg yang berani melakukan itu,” kata Ibnu.

    Menurut alumnus FISIP UI ini, meskipun rentang waktu reformasi sudah 14 tahun, namun belum menjamin terwujudnya kesadaran politik seluruh elemen, mencapai demokrasi secara substansial (nilai). Hal itu merupakan acaman negatif bagi masa depan politik di Indonesia hingga di daerah. “Karena demokrasi masih procedural, bukan demokrasi substansial (nilai), karena kalau demokrasi nilai tercapai, mestinya angka partisipasi karena kesadaran masyarakat itu bukan karena  material,” katanya.

      Persoalan lainnya, kata dia, secara Nasional Presiden RI bukan merupakan tokoh kuat (strong leadership) dalam segala aspek, termasuk dipandang dari segi komitmen mewujudkan demokrasi substansial. Saat tahun politik seperti Pemilu 2014 memang sulit menghindari dan menghentikan cara pendekatan tanpa materi. Namun, semua elemen terutama Caleg dan Parpol memiliki tanggungjawab moral,  memiliki komitmen dan harus berupaya mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Bersih dari pelanggaran, menggunakan cara-cara curang dalam mendulang simpati dan pilihan konstituen.

      “Tujuan mereka menjadi Caleg itu bukan saja menjadi anggota DPR, bukan sekadar mendapat kursi di DPRD, tapi jauh lebih penting melakukan pemberdayaan dan mewujdukan pendidikan politik bagi masyarakat,” ujar Ibnu.

     Sejatinya, rujukan pemilih dalam menentukan pilihan harus berlandaskan rekam jejak (track record) kapasitas dan integritas Caleg. Bukan karena faktor materi atau kedekatan emosional dan hubungan kekeluargan. Misalnya Caleg incumbent bisa dilihat dari produk hukum (Perda) yang sudah dirumuskan maupun arah kebijakan yang mampu disusun dan didorong selama menjadi legislator.

“Untuk menilai itu semua masyarakat tidak sulit. Apalagi saat ini kadang dalam satu kelurahan ada sampai 20 Caleg, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat bagaimana riwayatnya. Kalau untuk Caleg dari luar daerah bisa dilihat dari banner atau baligo yang dipasang,” katanya.

       Ibnu mengajak masyarakat agar tidak menggadaikan masa depan dengan materi bersifat sesaat yang dibagikan Caleg. Apalagi, dari segi aturan normatif (hukum tertulis) sudah jelas melanggar, demikian juga ditinjau dari sisi keagamaan.

“Jika ada yang memilih karena mendapatkan logistik, maka hanya itulah yang mereka dapat. Jadi tidak berhak masyarakat itu memrotes ketika calon yang dipilih, duduk lalu tidak berbuat apa di Dapil. Nah, kan itu hukumannya,” katanya. (BE.17)

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top