Kota Bima, Bimakini.com.-Gaya baru untuk mendongkrak popularitas dan dukungan masyarakat menjelang Pemilu Legislatif pada partai tertentu kini tengah dilakukan oleh sejumlah kalangan birokrasi. Caranya memolitisasi program pemerintah yang sesungguhnya memang menjadi hak masyarakat penerima manfaat.
Identifikasi itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, Alfian Indra Wirawan, SE, Rabu (5/3), di secretariat Dewan, usai rapat paripurna dengan agenda laporan hasil studi banding di Manado.
Kata Alfian, merujuk fakta lapangan akhir-akhir ini, konsep penyaluran bantuan pada sejumlah program dinas, diiidikasikan ada pemanfaatan dengan menggandeng kepentingan partai dan Caleg tertentu. Pada beberapa dinas, misalnya Diskoperindag dan sejumlah dinas lainnya, disain politisasi program menjadi “lagu wajib” menjelang Pemilu.
Objek sebagai pelaku dalam mempolitisasi program, katanya, para PNS yang berafiliasi langsung dengan lingkaran kekuasaan. Mulai dari Kadis hingga Lurah. Oknum pejabat dimaksud, duga Alfian, sangat rentan menjadi pelaku yang akan memuluskan keinginan partai tertentu dalam mendongkrak populritas serta raihan dukungan masyarakat pemilih. “Mengatasnamakan perjuangan partai dan caleg tertentu, program disalurkan pada masyarakat,” ujarnya.
Kata dia , kalau cara seperti itu terus dimainkan akan berdampak merugikan Caleg dan partai lainnya yang tidak memiliki kekuatan dalam pengambilan kebijakan program pemerintah.
Pada ranah ini, Alfian meminta penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu agar mengawal serta mengawasi ketat dugaan politisasi program yang tengah dimainkan oleh oknum pejabat pemerintah tersebut.
Wakil Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE, yang dihubungi soal tudingan itu membantah ada mobilisasi disain berbagai program pada beberapa Satker untuk mendompeng popularitas Caleg dan partai tertentu. “Tidak pernah kami (Wali Kota dan Wakil Wali Kota) memerintahkan pejabat setiap Satker agar terlibat dalam politisasi program,” ujarnya Kamis.
Justru, Rahman balik bertanya apa tidak boleh setiap Caleg menjanjikan dan atau membantu masyarakat untuk mendatangkan program. Itu bagian dari trik dan cara Caleg meraih simpati masyarakat pemilih. Kalau Caleg mampu memberikan keyakinan untuk membantu mendatangkan program bantuan, sesuatu yang bagus.
Tetapi, dipastikannya, pemerintah sama sekali tidak pernah dan tidak akan mengarahkan hal yang berbau program untuk didompleng oleh Caleg atau partai tertentu.
Dia mengaku, hingga hari Kamis program bantuan langsung untuk masyarakat penerima manfaat dan proyek fisik belum bergulir. “Jadi tidak ada politisasi program,” tegasnya.
Katanya, Dewan juga lebih mengetahui kapan, apa saja program, dan proyek fisik sehingga tinggal pengetatan pengawasan saja.
Jikapun ditemukan persoalan yang mengindikasikan politisasi program, dia meminta agar melaporkan saja pada Panitia Pengawas Pemilu. (BE.20)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
