Bima, Bimakini.com.- Pemilu Damai juga menjadi salah satu indikator penting kesuksesan Pemilu dan kualitas demokrasi. Elemen masyarakat yang menginginkan kondisi lingkungan kondusif, harus mewaspadai gerakan-gerakan teror Pemilu. Tidak mudah terprovokasi dan terhasut degan isu-isu yang dapat memecah belah. Semua harus menjadi aktor terciptanya perdamaian. Potensi konflik dan radikalisme massa menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Preseden 2014, tidak bisa diremehkan. Upaya pencegahan harus dilakukan, meski potensi itu kecil. Semua pihak bisa menjadi actor penting mewujudkan kedamaian, sebelum saat dan setelah Pemilu.
Untuk itu, Relawan Perdamaian (REDAM), bekerjasama dengan Fitua Institute, GP Ansor Kota Bima, Pusat Studi Konflik Agama dan Budaya (PUSKAB) NTB, Masyarakat Madani Institute (MMI), dan Masyarakat untuk Transparansi Daerah (MANTANDA) Bima, akan menggelar Sarasehan Perdamaian yang akan dilaksanakan pada Kamis (27/3) di Falcao Caffe. Koordinator REDAM, Sofiyan Asy’ari, mengatakan munculnya kasus pembakaran salah satu bendera partai politik di Kecamatan Wera dan penyeberan selebaran kampanye hitam di Madapangga harus menjadi catatan penting. Jangan sampai hal serupa terjadi ditempat lain, sehingga mengakibatkan kekecauan. “Situasi seperti ini harus terus dipantau bersama dan menjadi kewajiban semua pihak untuk menjadi actor penting menciptakan kondusifitas lingkungan masing-masing,” ujarnya, Rabu.
Sarasehan ini, kata Sofiyan mengangkat tema Menakar Ancaman Teror Politik dan Radikalisme Massa pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Sejumlah narasumber dihadirkan, termasuk Kapolres Bima Kota. “Acara dirangkai juga dengan penandatangan fakta integritas bersama yang hadir dalam acara, meski berbeda pilihan, namun bukan halangan mewujudkan Pemilu Damai, Berkualitas dan Berintegritas,” ungkapnya.
Peserta yang diundang berbagai elemen, termasuk partai politik. Meski sebelumnya parpol sudah menandatangani pakta integritas mewujudkan Pemilu Damai, namun masyarakat juga perlu melakukan hal sama. Pemilu sebagai proses peralihan kekuasaan perlu mendapat dukungan sebagai legitimasi. Masyarakat adalah sebagai pemberi mandat dan kedaulatan atas kekuasaan.
Kekerasan politik dan teror terrhadap jalannya demokrasi menjadi salah satu ancaman. Potensi ancaman teror maupun radikalisme massa atau kekerasan politik pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden diperkirakan masih terus berkembang. Demikian pula radikalisme massa sebagai wujud dari kekerasan politik juga masih tampak terjadi di beberapa daerah, sehingga hal ini diprediksi masih menjadi ancaman terhadap kelancaran Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 di Indonesia.
Ada “teror” lain yang juga perlu diwaspadai bersama, seperti ajakan untuk tidak memberikan hak politik alias Golput. Demikian juga dengan kecurangan dalam proses Pemilu bagian dari teror yang dapat mencederai Pemilu. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, keterbukaan, harus terus dijaga, agar melahirkan Pemilu berualitas dan berintegritas. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
