Dialog Keumatan Mantanda Bima
Bima, Bimakini.com.- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 semakin dekat. Mayoritas pemilih di Indonesia adalah umat Islam. Untuk itu peran serta dalam pemilihan nanti sangat penting. Memilih pemimpin dalam Islam jelas kriterianya, yakni siddiq, tabliq, fathanoh, dan amanah. Jika ada yang mendekati kreteria tersebut, maka dapat dipilih sebagai pemimpin, karena tidak ada yang sempurna. Namun, masih ada yang menggugat sistem politik atau demokrasi di Indonesia, karena dianggap gagal dalam menyejahterakan rakyat. Ada yang mengusulkan memikirkan sistem lainnya, agar Indonesia keluar dari persoalan yang ada.
Hal itu mengemuka dalam Dialog Keumatan dengan Tema “Penguatan Kesadaran Politik Masyarakat di Kalangan Umat Islam pada Pilpres 2014”. Kegiatan yang diadakan oleh Masyarakat untuk Transparansi Daerah (Mantanda) Bima itu di aula SMKN 3 Kota Bima itu berlangsung hangat.
Empat narasumber ada yang berbeda pemikiran, namun dialog lancar. Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Bima, Muhammad Ayyubi, mengungkapkan tentang kegagalan semua presiden yang sudah ada. Pemilihan melalui proses demokrasi melahirkan banyak masalah, seperti hutang dan penerapan ideologi bertentangan dengan keyakinan mayoritas penduduk. “Kita harus keluar dari sistem politik yang ada, mencoba menjadi alternatif, yakni penerapan syariat Islam,” ujarnya.
Fakta kegagalan pemerintahan Indonesia, kata dia, harus menjadi pembelajaran penting. Jangan sampai kegagalan itu terulang terus. “Cukup kita gagal enam kali, jangan sampai ketujuh kali,” ujarnya.
Berbeda dengan Drs Syach Fathurrahman, MH dari Kementerian Agama (Kemnag) Kabupaten Bima. Dikatakannya dalam Islam tidak ada disebutkan untuk mendirikan negara Islam. Namun yang ada mengajak untuk bermusyawarah. Dijelaskannya, politik dalam Islam tidak satu, bergantung perubahan masanya. Saat ini seperti di Indonesia pada 9 Juli akan menghadapi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. “Yang menerima konsep demokrasi, mencari saluran, seperti partai politik. Berbicara syariat Islam, bukan beraryi mendirikan agama Islam,” ujarnya.
Dicontohkannya, perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan masyarakat Madinah, bukan syariat, namun pernjanjian politik. Kebhinekaan dalam Islam dinilai sebagai sunnatullah.
Alfin Syahrin, Msi, dari akademisi mengatakan tidak perlu bersikap apatis atau pemisimis terhadap pemimpin sebelumnya. Karena akan ada saatnya hadir pemimpin yang ideal. Dijelaskannya, politik atau demokrasi secara teroritis tidak ada masalah. Namun kendala itu muncul ketika dipraktikkan, kadang jauh dari konsep ideal. “Adanya perbedaan kepentingan adalah sesuatu yang alamiah, namun konflik terjadi ketika merasa tidak terakomodir kepentingannya,” ujarnya.
Pemilu itu sendiri adalah bagaimana mewujudkan kemakmuran, perdamaian dan kedaulatan rakyat. Namun intrik politik sebagai pelanggaran kerap kali sulit diproses, karena menyangkut intrik. Akibatnya, sulit untuk mengurai konflik oleh elemen manapun. Sementara dari Kesbangpolinmas Kabupaten Bima, Taufik Umar, Ssos, mengajak untuk mewujudkan kedamaian dalam pelaksanaan Pemilu Presiden 9 Juli mendatang. “Tidak ada negara yang menginginkan Pemilu tercoreng dengan konflik,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Mantanda Bima, Amiruddin mengatakan umat Islam memiliki peran penting dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu. Perbedaan pemahaman mengenai konsep pemilihan kemepimpinan perlu dibuka ruang didialogkan. (BE.16)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
