Sudut Pandang

Ada Apa dengan Konflik di Bima?

Senjata Rakitan Nisa-Cenggu

Oleh: Sofiyan Asy’ari

Seorang pemuda terlihat geram dengan situasi konflik di Nisa-Cenggu. Kepada saya kekesalannya diluapkan. Sebuah pertanyaan terlontar, mengapa tidak ada sikap dan tindakan tegas, tepat. Pemuda ini juga mengungkapkan rasa pesimisnya, bahwa konflik bisa di atas, jika pola penanganannya selalu sama. Saat itu, saya berdiri bersama di Kantor Polsek Belo, ketika aparat apel siaga. 

Bahkan  di media ditulis, konflik seperti Nisa-Cenggu sulit untuk berakhir. Sebuah kesimpulan yang perlu diuji kebenarannya.

Tentang konflik di Nisa-Cenggu dan konflik di tempat lainnya di Bima, dianggap sebagai sebuah skrenario “by design”. Konflik yang dijadikan proyek. Oleh siapa? Perlu juga diuji. Namun ungkapan itu mengemuka, sebagai respon terhadap konflik yang terjadi dan selalu berulang.

Seperti apa tuduhan itu? Aparat kepolisian dinilai memiliki andil dalam pembieran konflik di Bima. Apalagi menggunakan senjata api rakitan, bahkan konon ada juga organik. Meski rakitan, namun peluru yang digunakan diduga untuk senjata organik.

Polda NTB sebelumnya, membekuk terdiuga perakit senjata api di  Kecamatan Monta.  meskipun tindakan penangkapan itu sebagai hal positif, namun bukan rahasia, jika ini sudah berlangsung lama. Lantas, menjadi pertanyaan publik, mengapa baru sekarang ada keseriusan penangkapan pelaku perakit senjata.

Kenyataan hari ini, masih ada penggunaan senjata. Tewasnya Akhdiansyah warga Cenggu menunjukkan, jika pemilikan senjata api masih bebas. Konflik Nisa-Cenggu, sudah ketiga kalinya, sampai akhir Juli 2014. Sejak konflik pertama, senjata api digunakan. Namun setelah ada upaya damai yang difasilitasi oleh aparat dan pemerintah daerah, tidak ada upaya mengamankan atau razia senjata api.

Kurang tegasnya sikap aparat dalam menindak pemilik senjata api, oleh Dr Syarif Ahmad, MSi dalam Dialaog Terbuka Mengenai Konflik yang dilaksanakan HMI Cabang Dompu dan Relawan Perdamaian (Redam) Rabu 26 Juli 2014 di aula Polres Dompu,  menyatakan, ada kesan pembiaran. Konflik di Bima dan Dompu, seolah “dipelihara”, karena tidak ada upaya penegakan hukum dengan menindak pemilik senjata api.

Karena jika masyarakat yang secara hukum ilegal memiliki senjata api terus dibiarka menguasainya, maka potensi konflik selalu terulang. Apalagi sejumlah konflik yang terjadi, penggunaan senjata api ini telah membuat sejumlah nyawa melayang.

Senin, 4  Agustus 2014, ketika aparat merazia senjata dari warga, berhasil mengumpulkan beberapa jenis senjata. Ada yang mengejutkan, ketika masyarakat mampu menciptakan senjata. Menggunakan bahan yang cukup mudah. Kaleng obat nyamuk, kelereng sebagai peluru, ada pemantiknya dan menimbulkan bunyi yang keras. Konon jika menembak batang pohon, bisa berlubang.

Ada juga penyerahan senjata, namun tidak ada yang menggunakan peluru timah panas. Hanya senjata menggunakan kelereng. Beberapa senjata tajam dan panah.

Syarif Ahmad  yang juga Dosen STISIP Mbojo Bima menegaskan, harus ada upaya tegas aparat kepolisian. Jika tidak ada upaya itu, maka pantaslah ada kecurigaan, ini sebagai proyek konflik. Memelihara konflik, bisa mengucurkan anggaran untuk pengamanan. Jika benar hal itu, lantas apakah rakyat harus selalu ditumbalkan dan menjadi korban.

Resolusi Konflik

Menangani konflik, dibutuhkan upaya resolusi. Tidak cukup sekedar mendamaikan di atas kertas. Selama ini upaya meredam konflik hanya dengan proses seremonial. Dimana masing-masing perwakilan desa yang berkonflik diundang dan membuat pernyataan bersama. Setelah itu, kadang terulang lagi dan kesepakatan sebelumnya tidak berarti apa-apa.

Belum terlihat ada upaya pasca-konflik untuk menguarai persoalan sebenarnya. Apa akar persoalan yang ada ditengah masyarakat. Jika akar masalah tidak bisa diuraikan dan dicari solusinya, Bima akan kembali terus terstigma “ZONA RED”.

Identifikasi terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam konflik menjadi penting. Merekalah yang menjadi fokus dalam tahapan resolusi. Selanjutnya memetakan jenis konflik ditengah masyarakat. Karena penanganannya pastilah berbeda, satu dengan lainnya.

Konflik horizontal misalnya, aktor-aktor pentingnya tentu ada ditengah masyarakat sendiri. Apakah itu pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan lainnya.  Konflik pemilihan kepala desa, maka aktor pentingnya adalah calon dan timnya. Konflik  tambang misalnya, maka aktor pentingnya adalah pemerintah sebagai pemberi kebijakan, investor dan tokoh yang terlibat di masyarakat.

Kita masih ingat bagaimana pembakaran kantor bupati Bima. Dimana tuntutan masyarakat tidak mendapat respon cepat dari kepala daerah. Dengan tidak mau mencabut ijin, meski memberi alasan, bukan kewenangan, karena wilayah Menteri ESDM. Cara pemerintah merespon hal itu, tidak memberi kepuasan dan bukan jawaban tepat. Akibatnya, emosi masyarakat meluap dengan membakar kantor bupati.

Namun ada pihak yang menilai, pembakaran kantor bupati itu juga adalah bentuk pembiaran. Banyak berkas di kantor Pemkab Bima yang terbakar. Dokumen-dokumen penting menjadi abu. Bahkan barang milik pegawai ada tidak terselamatkan, karena tidak ada instruksi untuk mengamankan dokumen penting.

Sementara masyarakat Lambu dan Sape sudah berkumpul dan bergerak. Tujuan mereka sudah jelas. Karena tidak mungkin pucuk pimpinan tidak mengetahui rencana pembakaran. Informasi dari Linmas dan Polisi pasti sudah masuk, memberi pertimbangan. Ada apa?

Lepas dari itu, ini menjadi pembelajaran pahit dan penting dalam mengelola konflik di daerah ini. Semua pihak harus terlibat dalam memberi masukan, agar Bima menjadi daerah aman. Masyarakat merasa nyaman. Karena keamanan menjadi kebutuhan penting dan mendasar, tidak hanya bagi iklim investasi, namun bagi kehidupan sosial. (*)

Penulis adalah Wartawan Harian Bimeks dan Menginisiasi Relawan Perdamaian (REDAM).

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share
To Top