Connect with us

Ketik yang Anda cari

Peristiwa

Soroti Ketidakhadiran Kemenbud, FKN Usul Raja jadi Menteri

Ketua Forum Kerajaan Nusantara, Idha Cokorda Ngurah Jambi

Bima, Bimakini.com.- Suasana malam jamuan makan malam para raja dan sultan di halaman Kesultanan Bima, Sabtu (6/9/2014) berlangsung khitmad. Namun dibalik itu ada kekecewaan Forum Kerajaan Nusantara (FKN). Bukan pada tuan rumah, namun kecewa tidak hadirnya menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Kenyataan itu dinilai sebagai sikap yang tidak menghargai kebudayaan dan kerajaan-kerajaan se Nusantara. Para raja tersebut berharap agar pemerintahan Jokowi-Jk bisa menitipkan para raja yang akan duduk di Kemenbud.

Rasa kecewa itu disampaikan Ketua Forum Kerajaan Nusantara, Idha Cokorda Ngurah Jambi, di hadapan wartawan. Raja ke X Denpasar ini menuturkan, eksistensi kerajaan yang ada di Indonesia kini semakin terkikis oleh zaman. Untuk tetap melestarikan kebudayaan tersebut, mereka berencana akan mengusung perwakilan raja untuk menjadi menteri.

Karena dengan adanya raja yang menjadi menteri kebudayaan, maka  akan bisa terpelihara. Selama ini pelaksanaan Festival Keraton Nusantara (SKN) dianggap menjadi beban. Padahal, adanya kementerian itu untuk bisa melestarikannya.

Menurutnya, kebudayaan di Nusantara belum menonjol, karena disebabkan kurang perhatian dari menteri terkait. Diharapkan di masa pemerintahan Jokowi-JK, ada gebrakan baru. “Agar menempatkan salah satu raja di kemenbudpar," katanya, usai acara welcome dinner di Asi Mbojo.

Dijelaskannya kegiatan FKN ke IX di Bima, sebagai upaya membangun dan melestarikan adat masing-masing. Selain itu,
upaya komunitas raja dalam menjaga kebudayaan bangsa.

"Minimal kita berupaya untuk menjaga identitas bangsa, dengan acara-acara seperti ini (FKN, red). Karena ini merupakan misi bersama pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang memiliki ragam budaya sebagai kepribadian bangsa," jelasnya.

Dalam menjaga kelestarian budaya di Indonesian banyak dijumpai tantangan. Salah satunya adalah pengaruh globalisasi dan sistim perpolitikan di Indonesia. Terutama pembentukan produk-produk hukum yang terkesan menggeser eksistensi kebudayaan di Indonesia.

"Beberapa produk Undang-undang yang dikeluarkan oleh negara, yang perlahan mengikis kebudayaan kita. Untuk itu, jangan sampai persoalan ini menghancurkan budaya kerajaan yang telah memerdekakan negara ini," tandasnya.

Dia menambahkan, melalui even tersebut, Idha mengajak seluruh komponen kerajaan menyatukan visi dalam mempertahankan keutuhan budaya. "Setiap tahun, kegiatan seperti ini harus terus dilaksanakan guna mendongkrak
kembali nilai-nilai kebudayaan yang ada di negara ini," pungkasnya. (BE.25)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait