ilustrasi
Oleh: Andi Admiral
Wacana pengalihan dana subsidi BBM oleh pemerintahan Jokowi-JK telah menjadipolemik di tengah masyarakat. Di satu sisi, kebijakan tersebut akan diikuti dengan penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memiliki efek domino terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok dan memicu tinngginya biaya produksi. Pada sisilain, kebijakan pengalihan subsidi BBM dinilai positif karena penggunaan dana subsidi tersebut selain untuk mendukung kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan, juga berperan penting menjaga keompok masyarakat miskin agar tetap memiliki aksses terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrasktur.
Sayangnya kebijakan pengalihan subsidi BBM ini hanya selalu disorot dari sektor dampak kenaikan harga BBM, padahal jika dikaji lebih jauh keuntungan dari pengalihan subsidi BBM untuk pembangunan berbagai sektor publik, pendidikan,kesehatan, infrastruktur, maupun pembangunan ekonomi dan sosial, jauh lebihbermanfaat. Penerapan subsidi BBM selama ini hanya menguntungkan kelompokmasyarakat menengah keatas dan para pemodal borjuis, boleh dikata “tidak tepatsasaran”. Sejatinya, subsidi BBM justru dapat membantu masyarakat miskin agarlebih sejahtera, khususnya dalam sekotor kesehatan dan pendidikan.Dalam APBN-P 2014, anggaran subsidi BBM diperkirakan akan melampaui dari target yang sudah ditetapkan. Subsidi diperkirakan mencapai Rp 246,5 triliun dengan volume BBM subsidi 46 juta kiloliter. Sementara, program pengendalian subsidi BBM Rp 403 triliun, terdiri atas subsidi energi Rp 350,3 triliun, yaitu subsidiBBM Rp 246,5 triliun dan subsidi listrik Rp 103,8 triliunn, serta subsidi non energi Rp52,7 triliun.
Urgensi Pengalian Subsidi BBM Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, Latif Adam, menyetujui konsep realokasi atau pengalihan subsidi BBM yang akan dilakukan Jokowi ke sektor usahayang produktif, seperti benih dan pestisida untuk petani, serta solar untuk nelayan. Menurut Latif, pengalihan dana subsidi BBM memang perlu difokuskan pada program untuk masyarakat menengah ke bawah, seperti dana Bantuan LangsungTunai (BLT) dan beras miskin (raskin). Menurutnya jika subsidi BBM tidak dikurangi, utang negara akan membengkak sekitar 2,13 persen. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, batas maksimal APBN dan APBD adalah 3 persen dari PDB, dengan rincian 2,5 persen pemerintah pusat dan 0,5 persen pemerintah daerah.
Mohammad Ikhsan, ekonom Universitas Indonesia (UI), mengatakan orang yang tadinya miskin harus ditingkatkan menjadi lebih baik. Hal ini penting karena pencabutan subsidi BBM akan menaikkan pengeluaran orang yang tidak mampu. Ia mengharapkan adanya kenaikan derajat sosial dalam pengalihan subsidi BBM. Yang tadinya tidak bekerja menjadi bekerja. Untuk itu, dia menekankan agar pengalihan subsidi BBM dapat dialihkan ke pengembangan sektor pendidikan dan infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendukung pembangunan industri manufaktur. Pembangunan ini dapat menghasilkan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga terdidik. Sementara Lukito Dinarsyah Tuwo, Wakil MenteriBappenas, mengatakan pencabutan subsidi BBM menjadi hal yang penting. Namunyang paling penting adalah menentukan skema yang akan dilakukan bagaimana daya beli masyarakat tidak serta merta tergerus akibat kenaikan harga BBM.
Selain itu, pemerintah berjanji akan mengalihkan dana subsidi bahan bakar minyak(BBM) senilai 23,8 triliun untuk pembangunan waduk dan irigasi. Pembangunan inirencananya dimulai pada Februari 2015, guna mewujudkan kemandirian pangan.
Presiden Joko Widodo juuga mengatakan anggaran untuk pembangunan waduk berkisar Rp 8,2 triliun, yang akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Sedangkan sisanya Rp 15,6 triliun untuk irigasitersier yang akan dikerjakan oleh Kementerian Pertanian. Dana pengalihan subsidi BBM ini dikonsentrasikan untuk mewujudkan kemandirian pangan, khususnya sistem irigasi. Pemerintahan Joko Widodo dalam janji kampanyenya berkomitmenmembangun 25-30 bendungan baru dalam lima tahun, diantaranya di Aceh, Banten,Sulawesi Utara, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
Berangkat dari pandangan tersebut menunjukkan bahwa rencana pencabutansubsidii BBM, yang akan dialihkan untuk pembangunan sektor-sektor produktif,seperti irigasi, infrastrutktur jalan, kesehatan, pendidikan, pangan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, jauh lebih produktif menunjang kepentinganrakyat miskin. Penerapan subsidi BBM selama ini hanyalah bentuk pencurian hak-hak rakyat miskin secara terselubung.
Di beberapa negara lain, harus diakui tetap menerapkan kebijjakan subsidi, namunyang perlu dicermati adalah bagaimana negera-negara tersebut menggunakannsubsidinya secara tepat sasaran. Misalnya bagaimana subsidi tersebut diberikan kepada petani dan nelayan memperluas produksi serta memperluas akses pasar internasional. Demikiann pula, penggunaan subsidi dalam rangka memberikan pelayanan dasar terhadap masyarakatnya.Karena itu, subsidi yang tepat sasaran akan membawa efek ekternalitas. Subsidisektor pendidikan dan kesehatan diyakini akan mampu meningkatkan kulaiitas SDM, mendorong meningkatnya daya saing dan produktivitas, serta menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Jika demikian, langkah pencabutan dan pengalihan subsidi BBM oleh pemerintahan Jokowi-JK adalah langkah yang tepat untuk menyelematkan sekaligus membelahak-hak orang miskin. Pencabutan dana subsidi BBM juga akan semakinmeningkatkan alokasi anggaran dalam pembiayaan berbagai program peningkatankesejahteraan rakyat. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah penaikan harga BBM tidak dapat dielakkan. Jika kebijakan tersebut adalah bentuk pembelaan terhadap hak-hak rakyat miskin, lalu mengapa kita harus menolaknya.
Bukankah,kita adalah bagian dari kelompok yang selama ini turut memperjuangkan kepentingan masyarakat miskin? Adalah sebuah kewajiban kita bagi pejuang-pejuang hak-hak rakyat miskin (proletar) untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut guna mewujudkan terciptanya keadilan sosial dan pemerataan pembagunan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Wallahua’lam bisshawab.
Penulis adalah Pemerhati masalah Sosial Politik di NTB
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
