Politik

KPU Evaluasi Kejanggalan Partisipasi Pemilih Pemilu 2014

Kota Bima, Bimakini.com.- Meski pelaksanaan Pemilu 2014 telah berlalu dari ingatan masyarakat Kota Bima, berikut hiruk-pikuk dan dinamikanya, namun tetap saja menyisakan persoalan. Tingkat kesalahan dan suara batal saat Pemilukada masih tinggi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima  mengevaluasi tingkat kecerdasan pemilih melalui Forum Group Diskusi (FGD) terkait hasil riset partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2014 lalu di aula KPU, Rabu (7/10/2015).

Temanya adalah  analisis koreksi tingkat pendidikan masyarakat dengan suara tidak sah di Kota Bima tahun 2015. 

Ketua KPU Kota Bima, Bukhari, dalam sambutannya menyatakan pada Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif tahun 2014, memang sukses meski tidak dinafikan ada dinamika hingga berujung pada gugatan di lembaga peradilan. Akan tetapi, dari sisi hasil penghitungan suara Pemilu, begitu mencengangkan dan menguatirkan.

Sebabnya, tingkat kesalahan para pemilih hingga terjadi angka suara tidak sah begitu tinggi.  Dia merinci, dari 106 ribu pemilih  pada  Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang menggunakan hak pilihnya sekitar 82 persen. Dari jumlah itu, hasil akhir suara sah untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terjadi kesalahan atau suara tidak sah hingga 9 ribu lebih atau 10,41 persen.

Kemudian untuk pemilihan DPR RI terjadi kesalahan atau suara tidak sah hingga 6 ribu lebih atau 7,71 persen. Begitu pun untuk DPRD Provinsi hingga DPRD Kota Bima yang terjadi kesalahan atau suara batal hingga 1.000 lebih.

Padahal, katanya, kalau merujuk dari tingkat kecerdasan dan tingkat pendidikan warga pemilih di Kota Bima, mestinya kesalahan atau suara tidak sah tersebut, tidak sebanyak itu. “Inilah yang membuat kami menyimpulkan untuk penelitian ilmiah, kenapa terjadi banyak suara tidak sah sehingga kedepan dapat dilakukan perbaikan,” ujarnya.

Dalam penelitian itu, jelasnya, bekerja sama dengan UP2M STISIP Mbojo Bima untuk riset dan kajian terhadap persoalan tersebut.
    Poin penting yang diharapkan dari FGD, kata Bukhari, untuk mengetahui titik simpul penyebabnya. Apakah bersumber dari penyelenggara Pemilu. Ataukah akar masalahnya ada pada pemilih itu sendiri atau juga bersumber dari calon dan partai politik.

Diakuinya, selama ini tahapan Pemilu sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sosialisasi pun tidak pernah dilewatkan tahap demi tahap proses Pemilu. FGD mengundang berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya, peneliti, Parpol, wartawan, pelaksana Pemilu dan masyarakat. (Aris)

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top