Asisten 1 Setda Kabuipaten Bima, Drs.H.Abdul Wahab, saat menandatangani Pakta Integritas Mendukung Pilkada Damai, Berkualitas dan Berintegritas.
Bima, Bimakini.com.- Gerakan Masyarakat Pemilih Cerdas (Gema-Pis) dan Rumah Cita mengelar diskusi mimbar pemilih cerdas (smart voters) di aula Kantor Camat Woha, Sabtu (21/11/2015). Diskusi itu juga dirangkai dengan penandatangan Pakta Integritas Bersama Siap Mewujudkan Pilkada Damai, Berkualitas dan Berintegritas.
Penandatangan Pakta Integritas bersama itu diawali oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda, Drs. H. Abdul Wahab, disusul oleh 110 peserta yang hadir. Tidak hanya itu, saat sesi diskusi dibagikan doorprize bagi peserta yang cerdas menjawab pertanyaan seputar Pemilu.
Ada yang menarik, Ketika Ketua KPU Kabupaten Bima, Siti Nursusila, S.IP, M.Sip., menantang peserta perempuan mencontohkan bagaimana merayu kekasihnya yang golput. Tantangan itupun diterima dan mampu menjelaskan secara cerdas, sehingga mau menggunakan hak suaranya.
Direktur Rumah Cita, Muhammad Yunus, mengatakan kegitan ini merupakan mimbar pemilih cerdas untuk menyukseskan Pilkada Kabupaten Bima Rabu 9 Desember 2015. Meskipun ini dianggap kerja berat untuk mendorong pemilih cerdas dalam menentukan pilihan.
“Maka harus ada proses transformasi pengetahuan melalui kerja sama semua elemen masyarakat dalam mencerahkan masyarakat. Jika tidak, maka akan menjadi kerja berat kita semua khususnya penyelenggara Pemilu,” ujarnya.
Kualitas Pilkada, kata Yunus, jangan hanya dilihat dari tingginya pemilih datang ke TPS, namun bagaimana rasional menentukan pilihan. Mulai dari mengenal dan mengetahui secara utuh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Periode 2016-2021.
Asisten I Setda Kabupaten Bima, Drs. H Abdul Wahab, menyampaikan apresiasi kepada GEMA-PIS dan Rumah Cita yang telah memprakarsasi acara diskusi terbuka untuk mendorong pemilih cerdas. Meningkatkan dan mencerdaskan pemilih menjadi tanggungjawab parra pemangku kepentingan atau stakeholder.
“Berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada ini ada beberapa pertanyaan yang menjadi catatan kita bersama antara lain, pertama bagaimana kesiapan penyelenggara Pilkada menyongsong pesta demokrasi ini. Kedua bagaimana masyarakat pemilih memaknai pilkada sebagai bagian dari kepentingan mereka guna mewujudkan kemajuan sebuah daerah,” ujarnya.
Hal ini penting, kata Wahab, mengingat wajah pemerintahan dalam jangka waktu lima tahun kedepan akan ditentukan oleh pemimpin daerah yang dihasilkan. “Tugas kita bersama adalah bersama-sama mendorong para pemangku kepentingan atau stakeholder pada semua tingkatan untuk secara sadar berjuang, sehingga dapat menghasilkan pimpinan daerah yang memiliki kompetensi, kapasitas dan pola kepemimpinan yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memahami secara menyeluruh kebutuhan masyarakat,” katanya.
Dikatakannya, pemerintah daerah bersama elemen masyarakat lainnya terus berupaya mendorong lembaga penyelenggara Pilkada sebagai ujung tombak. Baik Komisi Pemilihan Umum maupun Panitia Pengawas Pemilihan untuk dapat berperan lebih aktif menjalankan tugasnya, mengawal baik sebelum, saat dan setelah pemungutan suara.
“Para penyelenggara Pilkada diharapkan dapat menjalin sinergi dengan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga agar demokrasi yang kita laksanakan tetap bermartabat dan masyarakat pemilih dapat menyalurkan suaranya dengan baik dan benar. Kerenanya perlu dipahami bahwa hak untuk memilih untuk memilih adalah hak asasi yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun dengan dalih apapun,” terangnya.
Pilkada berkualitas, kata dia, tidak hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara Pemilu, tapi bagaimana partisipasi masyarakat didalamnya. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pentingnya pengawasan masyarakat sebagai salah satu pilar dalam mengawal proses demokrasi di daerah.
“Pemilu yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik termasuk dalam semua tahapannya. Ini berarti bahwa kita semua perlu mendorong individu maupun kelompok masyarakat untuk ikut serta secara aktif memanfaatkan ruang politik dengan jalan memilih pemimpin daerah,” ujarnya.
Lanjutnya, pelibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi aspek penting. Jika pengawasan dilakukan oleh masyarakat, maka langsung hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak. “Baik yang menang maupun kalah terlebih oleh warga masyarakat yang memiliki hak pilih,” ujarnya.
Pengawasan masyarakat dalam setiap tahapan, kata dia, memiliki arti strategis untuk menghindari terjadinya proses pemilu yang curang. Tindakan manipulasi yang dapat menguntungkan pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat banyak.
Hadir sebagai pembicara pada diskusi itu, Ketua KPU Kabupaten Bima, Siti Nursusila, S.IP., M.S.Ip., Junaidin, S.Pd., mewakili Panwaslu Kabupaten Bima dan Zainudin, S.S, dari Kesbangpoldagri Kabupaten Bima. (BE.34)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
