Bima, Bimakini.com.- Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima, Abdullah, SH, mengaku saat berkoordinasi ke Paslon nomor 4 dan membantu Ketua Partai Gerindra, H Syamsudin, terjepit pendukung dan aparat, mendapat perlakuan berbeda dari oknum aparat bersenjata lengkap.
Saat itu ingin berkoordinasi dengan Paslon soal STTP kegiatan. Justru ditodong senjata oleh aparat. Saat diberitahu olehnya bahwa Syamsudin merupakan ketua partai pengusung, aparat tidak mendengarkannya. Justru memegang senjata dan menaikkan saat menaiki anak tangga panggung. Pantauan Bimakini.com, selain Ketua Panwaslih Abdullah, SH, dilarang menaiki panggung rapat umum, Komisioner Panwasli lainnya Drs Umar juga terlihat tidak diizinkan menaiki panggung. “Beberapakali kami mencoba meminta izin, namun Polisi bersenjata lengkap tegas tidak mengizinkannya,” katanya di Panda, Rabu.
“Saya berniat baik membantu Ketua Partai Gerindra itu, apalagi dia pimpinan DPRD Kabupaten Bima. Tanpa disuruh naik di atas panggung pun, saya tidak punya kepentingan,” katanya usai turun dari tangga.
Kedatangannya di lokasi rapat umum terbuka Paslon nomor 4 itu, katanya, dalam kapasitasnya sebagai Pengawas dan itu jelas. Panwas wajib mengetahui proses itu berlangsung. Seharusnya jangan menanyakan kapasitas Panwaslih, karena pihaknya juga bisa memertanyakan proses rapat terbuka itu. “Kalau rapat umum tidak ada Surat Tanda terima Pemberitahuan (STTP), ini pelanggaran,” tegasnya.
Walaupun STTP sudah diserahkan oleh Paslon nomor urut 4 ke Panwas, ujar Abdullah, bisa saja tidak ada tindaklanjut dari Polda NTB. (BE34)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
