Pemerintahan

Pejabat Diminta jangan Membuat Gaduh!

ilustrasi

Bima, Bimakini.com.- Pasca-Pilkada Serentak yang dimenangkan pasangan Dinda-Dahlan, kini banyak pejabat di Kabupaten Bima yang saling menyindir. Kondisi ini tidak kondusif bagi harmonisasi kerja birokrasi. Untuk itu, Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Putri, diingatkan agar mengarahkan pejabat tidak membuat gaduh, karena malah melambatkan rencana pembangunan daerah.

 

Hal itu disampaikan anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis, SSos, di kantor DPRD Kabupaten Bima, Jumat (4/3/2016).

Menurut duta Partai Nasdem ini, kini banyak  pejabat yang dulu  pendukung pasangan calon yang menang dan kalah saling menyindir. Bahkan, sampai mencuat ke publik melalui media massa. Padahal, saling menyindir itu itu sangat tidak etis.

Persoalannya,   mereka itu adalah pejabat Negara, berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), kemudian menjadi pimpinan SKPD. “Kalau kemudian sudah mulai saling menyikut sampai ke ranah publik, bagaimana bisa fokus melaksanakan pekerjaannya,” ujarnya.

Hal yang malah terjadi, katanya, roda pemerintahan tidak dapat berjalan maksimal, karena adanya pekerjaan tambahan mereka saling menyerang. Padahal, seharusnya momentum ini dijadikan pembelajaran bahwa sekarang menjadi Bupati bukan Bupati sekelompok orang, tetapi Bupati seluruh masyarakat Kabupaten Bima.

Dikatakannya, kalaupun ada perbedaan tidak diselesaikan di depan publik, tetapi ranah internal.  Edy  meminta Bupati dan Wakil Bupati segera menggelar rapat konsolidasi internal, khususnya pada para pejabat. “Jangan hanya saling sikut, tetapi jalankan program pemerintah sesuai Tupoksi masing-masing,” ujarnya.

Katanya, Bupati sekarang begitu gencar dengan program-program ke depan, seperti pemindahan ibukota kabupaten, reformasi birokrasi, dan berbagai program pembangunan lainnya. Tetapi,  kalau para pejabat ini malah membuat masalah, kapan program dapat berjalan. Padahal, masyarakat berharap di bawah kemimpinan baru  daerah  akan lebih maju lagi.

Apalagi, kata dia, muncul pihak-pihak yang menggangu kinerja para Kepala SKPD. Kalaupun masalah rotasi dan mutasi sudah diatur dalam perundang-undangan, jangan membiarkan bola liar berkembang, sehingga dapat mengganggu roda pemerintahan. “Yang pasti mau mutasi atau rotasi itu urusan pimpinan daerah, yang harus dikedepankan sekarang adalah bekerja dan bekerja, bukan malah antara ASN ini saling menjatuhkan,” katanya.

Dia berharap semua pihak  bersatu, mendukung kepemimpinan Bupati ke depan agar roda pemerintahan dan pembanguan   berjalan maksimal.  (BE32)

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top