Warga Oi Katupa saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bima untuk mengadu beberapa waktu lalu.
Bima, Bimakini.- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima belum bisa memutuskan tuntutan sebagian masyarakat Desa Oi Katupa dan PT Sanggar Agro berkaitan lahan masyarakat yang diklaim dicaplok oleh investor. Pemerintah masih menunggu hasil rekomendasi tim.
Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humas dan Protokol Setda, Suryadin, MSi, yang dikonfirmasi Selasa (30/8) mengaku untuk sementara Pemkab Bima belum bisa memutuskan apa solusi dari tuntutan masyarakat Oi Katupa dan perusahaan. Saat ini pemerintah masih menunggu hasil kerja tim yang menginvetigasi dan memverifikasi masalah yang dipersoalkan warga terhadap keberadaan perusahaan.
“Pemerintah masih menunggu rekomendasi tim, seperti apa rekomendasi tim akan dipertimbangkan oleh pemerintah nanti untuk mengambil keputusan atas solusi permasalahan warga,” terang Suryadin.
Apalagi, tim saat ini masih bekerja dan menelaah hasil verifikasi dan investigasi yang dilakukan di Oi Katupa. Kemungkinan dalam beberapa hari akan selesai dan ada rekomendasi. “Intinya Pemerintah Daerah siap mencarikan jalan terbaik bagi masyarakat dan investasi yang masuk,” katanya.
Hal itu, karena semuanya berkepentingan untuk daerah ini, yakni masyarakat dan investasi yang tetap berjalan. Apalagi, kata Suryadin, tujuan investasi itu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Mengenai penyerahan lahan 300 hektare dari Sanggar Agro, diakui Suryadin sementara ini masih ditelaah oleh tim. Bagaimana sebenarnya proses penyerahan lahan tersebut dan harapannya ada solusi terbaik, sehingga tidak ada masalah ke depan.
Sebelumnya seperti dilansir Bimeks, menindaklanjuti tuntutan masyarakat Oi Katupa, legislatif dan eksekutif telah membentuk tim investigasi langsung ke lokasi. Saat ini masih ditelaah apa temuan dan hasil kerja tim tersebut. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
