Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

BPPKB Gelar Diseminasi dan Advokasi Penguatan KB-MKJP

bppkbKota Bima, Bimakini.- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bima bekerja sama dengan Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP), menggelar pertemuan diseminasi dan advokasi Implementasi Peraturan Gubernur NTB Nomor 9 Tahun 2016. Pergub itu  tentang Penguatan Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Pertemuan dihelat di aula kantor Pemkot Bima, Kamis (29/09/2016) dan  dibuka Staf Ahli Bidang Hukum, Syafruddin Jafar, SH.

Saat itu hadir Perwakilan  YCCP, Yeni Tri Herwanto, perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr Drs Lalu Makriffudin, MSi, dan Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTB.

Kepala  BPPKB Kota Bima, Drs Jufri, MSi, melaporkan pertemuan itu untuk memperoleh informasi secara langsung implementasi Peraturan Gubernur NTB Nomor 9 Tahun 2016 tentang penguatan program KB MKJP pada  tujuh daerah  di NTB, khususnya  Kota Bima. Sekaligus mengetahui kemajuan dan kendala dalam pelaksanaannya.

Selain itu, meningkatnya komitmen dan dukungan para pemangku kebijakan  pada   tujuh kabupaten/kota di Provinsi NTB.

Dijelaskannya, pertemuan ini diprakarsai oleh  YCCP dan   terlibat  pendekatan advokasi revitalisasi program KB berbasis data di daerah bersama kelompok kerja advokasi kependudukan dan KB atau District Working Group (DWG). Anggotanya   lintas sektor di daerah   dan Provincial Working Group (PWG) di tingkat provinsi.

“Pendekatan tersebut dilakukan untuk mewujudkan akses kesehatan reproduksi secara universal,” ujarnya dalam pernyataan pers dikutip Bagiasn Humas dan Protokol Setda, Kamis.

Peserta kegiatan sebanyak 28 orang, terdiri dari pemangku kebijakan, stakeholder,  LSM, organisasi wanita, dan lembaga sosial masyarakat lainnya.

Staf Ahli Bidang Hukum,  Syafruddin Jafar, SH, mengapresiasi  YCCP yang mendampingi Pemerintah  Kota Bima untuk penguatan program KB. Penguatan KB dilakukan agar tercapai pengendalian jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan modal dasar pembangunan.

Pada sisi lain, jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi juga akan menjadi beban bagi suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk seperti sandang, pangan, dan papan maupun kebutuhan lainnya. “Sehingga menjadi masalah dalam pembangunan yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri,:” katanya.

Dijelaskannya, permasalahan kependudukan saat ini tidak hanya berkaitan dengan indikator-indikator umum, seperti pengendalian jumlah penduduk, penurunan angka fertilitas, penurunan kematian bayi dan anak, serta masalah migrasi penduduk. Tetapi, sudah bergeser kepada isu kependudukan yang lebih luas. Seperti lingkungan hidup, pengangguran, kemiskinan, kesetaraan gender serta kualitas pendidikan dan kesehatan.

“Hal ini jelas menuntut kerjasama semua pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga pihak swasta,” katanya.

Dia berharap  kerjasama YCCP dengan Pemkot  terjalin baik, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. (BK32)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bima akan mengikuti kegiatan Pendidikan dan Latihan (Diklat) “Temu Daerah Puspa” di Mataram....

Peristiwa

Kota Bima, Bimakini.- Hari ini menjadi momen membahagiakan bagi Fahrir, siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Kartika Sari Kelurahan Rontu. Dia mendapat kursi roda dari...

Olahraga & Kesehatan

Kota Bima, Bimakini.com.- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bima terus berkomitmen meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Tujuannya untuk mewujudkan visi program...