dokhariansilampari
Kota Bima, Bimakini.- Pemerintah Pusat memotong anggaran yang ditransfer pada daerah sebanyak 10 persen Kondisi itu memengaruhi porsi belanja daerah dan kini edang dirasakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.
Beberapa hari lalu, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditransfer ditarik kembali oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kebijakan ini ditanggapi anggota Komisi III DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH.
Katayna, penarikan tersebut menganggu perencanaan pembangunan yang telah disusun tahun 2015 lalu. “Perencanaan dibuat tahun lalu, kemudian penarikan anggaran tahun ini. Sudah pasti apa yang kami rencanakan bersama eksekutif tidak bisa terlaksana, sebab anggaran tidak mencukupi,” katanya.
Diakuinya, karena ada penarikan secara otomatis ada perubahan kebijakan anggaran. Proses perubahan anggaran ini tidak mudah dan membutuhkan waktu. Hal itu karena eksekutif harus mengubah strategi pembangunan dan menyesuaikannya dengan ketersediaan anggaran rencana pembangunan jangka menengah. “Untuk menyelaraskan, eksekutif melakukan pembahasan ulang perencanaan pemangunan,” jelasnya.
Selanjutnya, hasil dari pembahasan eksekutif diajukan ke legislatif. Kemudian legislatif membahas mulai dari tingkat komisi hingga Badan Anggaran. Untuk penyelarasan tersebut sudah dilakukan pada APBD Perubahan ini. Bahkan, dalam waktu dekat APBD Perubahan akan disahkan. “Mau tidak mau penyelarasan harus dilakukan,” tuturnya di DPRD Kota Bima.
Dia mengungkapkan kebijakan pemotongan DAK itu dilakukan pada seluruh SKPD. Hanya saja, berapa nilainya tidak bisa memastikan, karena jatahnya berbeda. (BK28)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
