H Muzzakir
Bima, Bimakini.- Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima tahun anggaran 2016 digelar di aula kantor Pemkab Bima, Kamis (01/09/2016). Bupati Bima diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, H Muzzakir, membuka kegiatan itu.
Saat itu, hadir Kepala Badan Ketahan Pangan (BKP) Kabupaten Bima beserta jajaranya, Kepala Bappeda Kabupaten Bima, dan Kepala BKP Provinsi NTB.
Muzzakir menyampaikan isu strategis pangan dan gizi daerah merupakan salahsatu aspek konsumsi dan keamanan pangan daerah yang bila dilihat dari data Susenas tahun 2015 menunjukan pola pangan di Kabupaten Bima sesuai harapan. Pemanfaatan pangan ini juga berkorelasi positif dengan status gizi masyarakat, terutama kelompok sasaran khusus seperti ibu hamil dan anak Balita.
Dikatakannya, kelompok ini merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekurangan pangan dan gizi. Dampaknya akan terlihat jelas dalam jangka pendek maupun panjang. “Ini berimplikasi pada status gizi masyarakat di mana pada tahun yang sama jumlah anak Balita gizi kurang mencapai 29,07 persen,” ujarnya.
Begitupula berkaitan dengan pola pangan yang masih didominasi nasi. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan bahan pangan yang lain masih cukup inferior, sehingga harga pangan pokok tersebut kurang bisa bersaing.
“Dari sisi keamanan pangan, kita belum menerapkan standar keamanan pangan pada semua lini. Mulai dari sawah, sarana pengangkutan, dipasar, hingga industri pengolahan,” katanya.
Oleh karena itu, ujarnya, 2016 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2016-2020 sebagai penjabaran visi-misi Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima, terutama terkait bidang pangan dan gizi yang merupakan salahsatu bagian penting peningkatan kualitas sumberdaya manusia. “Pada gilirannya ke depan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia daya saing daerah,” jelasnya.
Muzzakir berharap melalui Rakor ini ke depanya penajaman kebijakan dan program peningkatan ketahanan pangan dan gizi dalam RPJMD 2016-2020 perlu ditetapkan dalam rencana aksi daerah pangan dan gizi agar dapat dilaksanakan secara lebih fokus, berorientasi hasil. “Agar kita mampu mewujudkan hasil nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bima,” harapnya.
Menurut Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima, Drs Dahlan, Rakor itu untuk memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagai tujuan bersama, sehingga ke depan dihadapkan dapat menjadi acuan dasar bagi pemerintah untuk membangun sinergitas, integritas, dan koordinasi. “Minimal agar saling menginformasikan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga mampu mencapai tujuan ketahanan pangan,” katanya.
Subtansi dasar Rakor ini adalah aspek keseimbangan ketahanan pangan. Meliputi ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas harga pangan, dalam skala rumah tangga, regional wilayah dan skala nasional.
Kepala BKP Kabupaten Bima, Ir Rendra Farid, menyampaikan kerawanan pangan merupakan salahsatu isu strategis yang memerlukan analisis dari berbagai parameter. Tidak hanya ketersediaan pangan saja, meskipun tidak ada cara spesifik untuk mengukur ketahanan pangan.
Bila dilihat dari aspek ketersediaan, kata dia, jumlah produksi berdasarkan luas lahan tidak sertamerta menggambarkan kondisi ketersediaan wilayah tersebut. Wilayah yang tidak memiliki lahan, bisa saja memiliki ketersediaan yang lebih banyak sebagai akibat dari distribusi dari wilayah lain dan daya beli masyarakat yang relatif tinggi.
Begitupula di wilayah Kabupaten Bima. Pada dasarnya, selalu mengalami surplus beras setiap tahun. Panen MH dan MK 1 dalam satu tahun produksi mampu mencukupi kebutuhan hingga 10 hingga 13 bulan. Konsep surplus tidaklah sama dengan konsep tahan pangan, surplus ada pada perhitungan secara keseluruhan hasil produksi dalam satu daerah.
Dikatakannya, komitmen Pemerintah Daerah ini menempatkan pembangunan ketahanan pangan sebagai salahsatu prioritas RPJMD, sehingga kebijakan pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, serta infrastruktur diupayakan untuk menguatkna ketahanan pangan masyarakat.
Sementara itu, dalam upaya peningkatan ketahanan pangan ini, idealnya meliputi program dan kegiatan multisektoral. Mulai dari penyediaan bahan pangan; sehingga kebijakan pemerintah daerah mengenai ketersediaan pangan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bima. Yakni melalui agenda peningkatan pendapatan masyarakat maupun peningkatan ketahanan pangan.
Tersedianya stok pangan masyarakat dan daerah yang dibutuhkan, meningkatnya nilai tambah produksi pertanian dan perikanan serta tersedianya lahan sawah. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
