Yan Suryadin
Bima, Bimakini.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima telah membuat rekomendasi mengenai sengketa lahan warga Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora dengan PT Sanggar Agro. Ada dua poin penting. Yakni penyerahan lahan semua 200 hektare kepada Desa Oi Katupa dan eksekutif diminta memfasilitasi kepulangan warg ke kampung halamannya. Lalu bagaimana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyikapinya?
Kasubag Informasi dan Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Setda, Suryadin, SS, MSi, kepada Bimeks Jumat mengatakan apapun rekomendasi dari DPRD Kabupaten Bima berkaitan dengan tuntutan warga Desa Oi Katupa akan ditelaah dahulu. pada prinsipnya pemerintah menginginkan ada solusi yang bermartabat dan tidak merugikan masing-masing dalam menyelesaikan sengketa lahan itu. Untuk itu, apapun rekomendasi dari legislatif akan dicermati dan ditelaah seksama.
Baca juga: Warga Oi Katupa Tolak Rekomendasi Dewan!
Namun, katanya, pemerintah memastikan agar solusi yang dihasilkan dari hasil kerja tim dan rekomendasi DPR dapat menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Katanya, solusi ini diharapkan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat desa dan tidak merugikan iklim investasi yang tengah digalakkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekomoni di kawasan Tambora dan sekitarnya.
Baca juga: Ini Rekomendasi Dewan Soal Oi Katupa
Mengenai rekomendasi agar eksekutif memfasilitasi kepulangan warga Oi Katupa, Suryadin menyatakan, upaya itu sudah menjadi tanggung jawab bersama. “Warga Oi Katupa pun bagian dari masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian,” ujarnya di kantor Pemkab Bima.
Hal yang pasti, pemerintah siap memfasilitasinya. Sekaligus bagaimana warga bisa segera kembali ke kampung halaman. Dia juga berharap termasuk perhatian pada anak-anak. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
