Demo K2 di Dompu/dompubicara
SUASANA Kabupaten Dompu beberapa hari terakhir dihebohkan isu status kelulusan 134 Tenaga Honorer jalur Kategori Dua (K2). Berdasarkan isu yang berkembang, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat telah mengirimkan surat pembatalan terhadap kelulusan mereka. Namun, belum ada penjelasan detail dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu soal itu. Kesimpangsiuran itulah yang kini “dinikmati” masyarakat Dompu.
Tentu saja isu itu terpolarisasi dua kubu, ada yang senang dan ada pula yang kuatir. Senang merujuk pada mereka yang selama ini menggaungkan nada protes. Kekuatiran melingkupi perasaan mereka yang sebelumnya dinyatakan lulus, namun dibekap isu pencoretan. Semoga saja ada perkembangan baru yang lebih meyakinkan, karena dinamika isu status kepegawaian menguras perhatian dan tentu saja menciutkan fokus kerja.
Lalu bagaimana? Pilihan sikap yang elegan saat ini adalah keterbukaan. Jika memang ada surat pembatalan kelulusan, maka Pemkab Dompu harus segera mengambil-alih kendali suguhan informasi dan menjelaskannya secara jantan kepada publik. Jika tidak, sampaikan pula posisi masalah yang sebenarnya. Demikian juga jika memang ada tembusan dari BKN kepada Polres Dompu, maka sesuai isi surat itu dibeberkan pada kesempatan pertama bagaimana posisi hukumnya. Dua sikap dari dua lembaga ini penting untuk menetralisasi bola liar isu yang kini menghangatkan jagat Bumi Nggahi Rawi Pahu akhir-akhir ini.
Masalah tenaga honorer K2 ini merupakan ujian bagi birokrasi Dompu. Jika isu itu benar, maka tentu ada ‘sesuatu yang lebih serius terjadi di dalam sana’. Apalagi, sebelumnya dugaan ada lembar-lembar rupiah yang dilibatkan dalam proses, menguap ke permukaan publik. Jika hanya sebatas guliran isu, maka segera diredam dan proklamasikan posisi sikap tegas pemerintah bahwa semuanya sesuai koridor.
Masalah status kepegawaian sangat sensitif dan seksi jika bergulir liar di dataran publik. Karena ada pertaruhan harga diri dan sumber kepulan asap dapur. Sekali lagi, isu ini segera disikapi cepat sesuai konteks yang sebenarnya. Seperti kata Kepala Inspektorat Dompu, H Syaiful, jika dibiarkan dapat merusak stabilitas daerah. Kita semua ingin Dompu tetap kondusif kan? (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
