Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pendidikan

Reaksi Kadis Dikpora Soal “Cuap-Cuap” Zunaidin

Tajudin

                                          Tajudin

Bima, Bimakini.- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima,  Tajudin, SH, MSi, tidak mau mengomentari soal Kepala UPTD Dikpora Woha, Syahrudin Latif, SPd,  yang diduga meminta uang pada PLT Kepala SDN Inpres Talabiu, Zunaidin. Uang itu, seperti klaim Zunaidin, diminta Syahrudin untuk perjuangan mendapatkan  jabatan Kasek definitif.

Menurut Tajudin, perbuatan itu tidak benar dan memastikan Rp5 pun tidak pernah mengetahuinya. “Saya tidak pernah meminta uang apapun dengan jabatan Kepala Dinas,” ujar Tajudin  di kediamanya, Kelurahan Santi, Kamis (08/09) malam.

Tajudin pun meluruskan perihal  SK PLT itu. Menurutnya, yang benar  bukan PLT, tetapi surat penugasan sementara. Dia membenarkan adanya surat penugasan sementara bagi jabatan Kasek di SDN Inpres Talabiu.

Mengenai munculnya surat baru tersebut, katanya, tidak perlu dirisaukan. Masalah itu  semuanya karena  kesalahpahaman  soal  persepsi beerkaitan dengan jabatan dan akan luruskan kembali. “Kita akan serahkan sepenuhnya pada Bupati dan Wakil Buapti sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk putusan final,” terangnya di depan tokoh masyarakat dan tokoh adat Talabiu.

Surat penugasan itu, menurut Tajudin, tidak prinsip dan bisa saja dicabut kapanpun. Tidak boleh melebihi tiga bulan.  Zunaidin juga statusnya penugasan sementara,  namun karena berkinerja baik diperpanjang satu tahun.

Mengenai pengusulan pergantian jabatan Kasek yang dipersoalkan kini,  diakui Tajudin, itu merupakan usulan KUPTD Woha dan beberapa elemen setempat. Usulan itu tetap dihargai,  namun karena ada masukan lagi dari keinginan masyarakat luas di desa setempat bisa dicabut dan itu kembali pada Kepala Daerah.

Diakuinya, memang   menerima usulan itu beberapakali, juga pernah ditayakan kembali pada Kepala UPTS apakah rekomendais untuk mengganti PLT Kepala SDN Inpres Talabiu sudah matang. Pertanyaan itu agar usulan disampaikan benar-benar sesuai kebutuhan sekolah setempat. “Jawaban KUPT saat itu siap bertanggung jawab,” ujarnya.

Mengenai kedatangan tokoh masyarakat, dia menilai  wajar karena masyarakat ternyata ada yang peduli  terhadap  dunia pendidikan. Ada guru senior, Kadus, Ketua Komite dan ketua BPD dan ini akan dihormati.

“Miss communication saja dan ini kita akan tindaklanjuti juga. Apalagi informasi  PLT terbaru ternyata satu sekolah dengan istrinya dan ini juga akan jadi pertimbangan.

Mengenai  dugaan tekanan dari eks tim pemenangan Pilkada, Tajudin enggan mengomentarinya, walaupun  mengetahui hal itu. Tetapi, tidak ingin berpolemik karena persoalan ini nanti akan dicarikan solusi terbaik. (BK32)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait