Kota Bima, Bimakini.- Terdakwa kasus pengadaan tanah Kelurahan Penaraga, Syahrullah SH MH
tidak keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima pada sidang pembacaan Dakwaan pekan
lalu.
Melalui Tim Kuasa hukumnya, Syafruddin Lakuy, SH, MH menegaskan, tidak mengajukan eksepsi karena merasa kliennya tidak melakukan tindak pidana penyimpangan secara formil.
Dikatakan Syarifudin dalam dakwaannya, jaksa menyebutkan, Syahrullah melanggar pasal 2
dan 3 UU Tipikor. “Syahrullah tidak melakukan pelanggaran formil seperti yang
didakwakan itu,” ujarnya, Senin (5/9/2016).
Kata Syarifuddin, agenda sidang pekan ini adalah pemeriksaan saksi.
Informasinya, saksi yang dihadirkan dari pemerintah daerah. Serta
panitia pengadaan lahan saat itu. Satu diantaranya adalah Sekretaris
Daerah Kota Bima Ir H Muhamad Rum.
Sementara pada sidang, kata dia, pekan lalu pihaknya mempertanyakan alasan JPU menghadirkan saksi tersebut. Tujuannya, agar persiapan materi persidangan lebih maksimal.
Karena selama ini, kata dia, hanya jaksa yang mengetahui siapa saksi yang akan dihadirkan.
Sehingga, pihaknya. mempertanyakan dasar JPU menghadirkan saksi saksi. Namun jaksa tidak memberikan penjelasan kepada kuasa hukum terdakwa.
“Tetapi, pada prinsipnya kita akan ikuti sampai pada sidang pembuktian
nanti” ujarnya, Senin (5/9/2016).
Terkait materi dakwaan JPU tentang harga tanah di bawah nilai lahan
pada tahun terjadinnya transaksi, menurutnya tidak
masalah. Karena obyeknya ada di bawah lahan kota.
Harga tanah sendiri, jelasnya, memiliki nilai hukum, sosial dan sakral. Tergantung kebutuhan kedua belah pihak.
“Dalam hal jual beli tanah, tergantung kesepakatan keduabelah pihak,
karena mereka (keduanya,red) yang memiliki kepentingan dan kebutuhan,’
sebutnya intinya, kami akan menempuh langkah langkah logika hukum terbaik. Karena kami optimis, terdakwa didampingi para kausa hukum alumnis magister hukum pertanahan dan sosial,” ujarnya.
Masih tentang pasal dakwaan JPU, Sambung Syarifuddin Lakuy Pasal 2
menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara. Ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20
tahun. Denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Sementara pasal 3 menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman hukuman pidana seumur hidup.
Atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20
tahun. Denda paling sedikit Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.(BK31)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
