Pemerintahan

Luhut Arahkan Sejumlah Hal Soal Infrastruktur

dokhumaspro: Luhut saat berbincang bersama Wali Kota dan Bupati Bima.

dokhumaspro: Luhut saat berbincang bersama Wali Kota dan Bupati Bima.

Kota Bima, Bimakini.- Sejumlah arahan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Padjaitan saat pertemuan di Paruga Nae Kota Bima, Selasa. Luhut hadir di Bima bersama anggota DPR RI, Zulkieflimansyah dan pejabat lainnya.

Saat itu, Luhut meminta PT Pelindo III memerhitungkan pengembangan dua pelabuhan di Pulau Sumbawa, yakni Pelabuhan Badas untuk melayani wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat. Lalu Pelabuhan Bima untuk melayani wilayah Bima dan Dompu. Poin lainnya adalah pendalaman alur perlu dilakukan untuk pelabuhan, karena kedalaman kolam hanya 6 meter. “Hal ini akan menyulitkan kapal-kapal besar bisa berlabuh di Pelabuhan Bima,” nilainya.

Imbas dari kondisi itu, katanya, mengakibatkan efisiensi biaya pengiriman tidak akan tercapai. Di Pelabuhan Badas sudah memiliki kedalaman kolam yang memadai antara 10 sampai 12 meter.

Arahan lainnya, Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian di daerah memiliki peran penting untuk mendorong agar perusahaan produsen pakan ternak mau menyerap habis produksi jagung petani saat masa panen.

Luhut pun meminta Pemerintah Daerah agar membangun infrastruktur jalan yang memadai yang menghubungkan pusat-pusat produksi pertanian dengan wilayah pelabuhan memadai agar proses pengangkutan komoditas pertanian dapat dilakukan secara efisien.

dokhumaspro: Suasana saat pertemuan antara Luhut dan rombongan dengan pejabat Kota Bima dan elemen lainnya.

dokhumaspro: Suasana saat pertemuan antara Luhut dan rombongan dengan pejabat Kota Bima dan elemen lainnya.

Saat itu, Wali Kota Bima, HM Qurais, menyampaikan ucapan terimakasih terhadap kedatangan Menko Kemaritiman dan anggota DPR RI. Kunjungan itu diharapkan bisa menjadi pendorong percepatan penataan daerah, khususnya kawasan pesisir. “Tidak saja untuk Kota Bima, namun juga untuk Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu,” ujar Qurais.

Untuk kawasan pesisir Kota Bima, dijelaskannya, ada beberapa isu strategis berkaitan perencanaan pembangunan daerah. Penataan wilayah pesisir sepanjang pantai bagian Barat Kota Bima yang merupakan kawasan rawan bencana banjir. Penataan kawasan permukiman kumuh di sekitar daerah aliran sungai dan sekitar pesisir pantai.

Dikatakannya, mengembangan kawasan wisata pantai dilaksanakan mulai dari Ni’u hingga Kolo dengan luas kawasan sekitar 22 hektare.

Selain itu, pengembangan ruang evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami pada kawasan pesisir pantai. Pengembangan kawasan konservasi dengan menanam bakau. “Semua ini terintegrasi dalam suatu grand design Kota Tepian Air atau Waterfront City,” ujarnya.

Saat ini, Kota Bima sedang berusaha membangun daerah ini sebagai Kota Tepian Air dengan tujuh titik penataan. Yaitu gerbang Ni’u, Lawata, Ama Hami, yang di dalamnya terdapat pasar semimodern yang diresmikan oleh Presiden April lalu.

Selain itu, kompleks Istana Kesultanan Bima dan lapangan Serasuba, Pelabuhan Bima, Pantai Ule dan Kampung Nelayan Bonto, serta Pantai Kolo.

Dari ketujuh titik ini, katanya, rombongan berkesempatan melihat lima di antaranya, yaitu mulai dari pintu masuk Ni’u, Lawata, Ama Hami, lapangan Serasuba, dan Pelabuhan Bima.

Qurais berharap kunjungan singkat ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dapat memberikan arahan dan pandangan tentang arah penataan daerah, khususnya kawasan pesisir.

Luhut didampingi Deputi III Maritim Ridwan Djamaludin, Brigjend TNI (Purn) Abdul Kadir Hasan, Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Maritim bersama rombongan wartawan dan investor.

Sebelumnya, rombongan tiba di Bandara Sultan M Salahuddin Bima pukul 10.15 WITA. Merekan disambut oleh Wali Kota Bima HM Qurais dan Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Putri di ruang tunggu VIP.

Saat pertemuan di Paruga Nae, hadir Wakil Wali Kota Bima, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bima, Dirut PT Pelindo III, General Manager PT Pelindo III Cabang Bima, Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Bima.

Ada juga , Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, Sekretaris Daerah Kota dan Kabupaten Bima, dan para pejabat daerah. Pimpinan BUMN/BUMD serta instansi vertikal, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, tokoh pemuda, dan insan pers. (BK29)

 

Share
  • 24
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top