Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Memroses ASN Mesti Izin Kepala Daerah!

HM Qurais H Abidin

HM Qurais H Abidin

Kota Bima, Bimakini.- Pemanggilan dan pemrosesan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang  tersangkut  kasus hukum, selama ini kerap tanpa melewati prosedur dan tataaturan administrasi pemerintahan. Acapkali pemanggilan itu tanpa meminta persetujuan Kepala Daerah.

Fenomena  itu  juga dirasakan ASN  Pemkot Bima. Dalam beberapa kasus, Penyidik langsung mengirimkan surat panggilan menjadi saksi pun  tersangka.

Nah, kondisi ini direaksi oleh Wali  Kota Bima, HM Qurais H Abidin.  Kepada Bimakini, Selasa,  di kantor Pemkot Bima, Qurais mengaku seringkali ada pemanggilan aparatur tanpa sebelumnya meminta izin  Kepala Daerah yang notabene penanggungjawab dan pembina ASN.

Katanya, pemanggilan ASN yang diduga  tersangkut masalah hukum,  aturannya lebih dulu dikonfrimasi atau meminta izin Kepala Daerah. Sama halnya  jika ada pemanggilan atau proses hukum yang melibatkan dirinya selaku Wali Kota, mesti ada izin Gubernur.

Apa yang digarisbawahinya  itu, kata Wali Kota, sama sekali  bukan menghalangi kerja Penyidik dalam menyelesaikan setiap proses hukum apapun yang melibatkan dan atau tersangkut ASN. Tetapi, murni menertibkan sistem ketatanegaraan  di daerah. “Silakan saja proses hukum terlaksana sesuai fitrahnya. Tetapi, tidak melabrak rambu-rambu aturan lainnya,” tegas Qurais.

Mirisnya lagi, kata Wali Kota, persoalan kerja administrasi yang dianggap bermasalah, lalu berujung pada proses hukum, justru tanpa koordinasi dengannya. Aparatur  langsung dipanggil dan diproses.

Jika  kondisi ini terus terjadi, katanya, sulit bagi ASN   bekerja  maksimal.  Aparatur malah tidak berani memegang kewenangan yang bersentuhan dengan hukum dan pertanggungjawaban.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Wali Kota mengisyaratkan dalam waktu dekat akan mengundang pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) untuk membicarakan fenomena  itu. “Saya berencana mengundang FKPD untuk membicarakan hal ini. Sebab membangun daerah ini agar tertib dan taat aturan, harus bersama sejumlah pejabat,” katanya. (BK28)

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

CATATAN KHAS KMA

  ‘’SAYA mau tes daya ingat pak KMA,’’ katanya kepada saya suatu waktu. KMA itu, singkatan nama saya. Belakangan, semakin banyak kawan yang memanggil...

CATATAN KHAS KMA

SAYA belum pernah alami ini: handphone tidak bisa dipakai karena panas. Bukan hanya sekali, Tetapi berkali-kali. Juga, bukan hanya saya, tetapi juga dua kawan...

CATATAN KHAS KMA

CATATAN Khas saya, Khairudin M. Ali ingin menyoroti beberapa video viral yang beredar di media sosial, terkait dengan protokol penanganan Covid-19. Saya agak terusik...

Berita

SEPERTI biasa, pagi ini saya membaca Harian  BimaEkspres (BiMEKS) yang terbit pada Senin, 10 Februari 2020. Sehari setelah perayaan Hari Pers Nasional (HPN). Mengagetkan...

CATATAN KHAS KMA

ADALAH Institut Perempuan untuk Perubahan Sosial (InSPIRASI) NTB pada 7 Desember 2019 lalu, mencanangkan gerakan Save Teluk Bima. Kegiatan dua hari itu, menjadi heboh...