Bima, Bimakini.- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menginginkan solusi terbaik dalam penyelesaian persoalan warga Oi Katupa dan PT Sanggar Agro. Hingga kini, Pemkab Bima masih ingin menunggu mediasi yang digelar oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan instasi terkait.
Baca juga: Lokasi Aksi Warga Oi Katupa Pindah di Talabiu
Kasubag Informasi dan Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Setda, Suryadin, MSi, kepada Bimakini Senin (03/10/2016) mengatakan rekomendasi dari tim investigasi yang terdiri dari DPRD dan instansi terkait sudah dicermati. Tim sudah ke lokasi dan ditindaklanjuti.
Katanya, semua pihak sudah mengetahui seperti apa rekomendasi tim yang sudah bekerja itu dan Pemkab Bima juga harus menghormati juga hasil kerja itu. Saat ini juga sudah ada tim dari Komnas HAM ke lokasi melihat masalah antara warga dan Sanggar Agro. “Nanti kita tunggu hasil mediasi dilaksanakan oleh Komnas HAM,” terangnya di Setda.
Dikatakannya, Jumat nanti Komnas HAM akan memediasi untuk mencari sejumlah alternatif solusi terbaik bagi penyelesaian sengketa lahan. Pemkab sudah tindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM melalui kehadiran SKPD terkait, yakni Dinas Perkebunan, BMPD, Bagian Hukum Setda dan BPN untuk bersama membahas masalah warga Oi Katupa.
Dia berharap semua pihak bersabar sampai ada hasil mediasi dari Komans HAM dan ini solusi terbaik, tidak merugikan pihak pihak terkait. “Kita duduk bersama carikan solusinya, untuk kita ketahui HGU itu bukan hak milik PT Sanggar Agro, tetapi hak guna usaha,” tegasnya.
Diharapkannya, semua pihak harus punya itikad baik terhadap apa hasil mediasi, karena itu solusi terbaik dari masalah ini. Tidak mungkin tetap bersukukuh bertahan, karena Pemkab juga tetap memikirkan hak-hak masyarakat Oi Katupa, terutama anak-anak. (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.