Wawali dan jajarannya saat ke lokasi menindaklanjuti aspirasi dan keluhan masyarakat.
Kota Bima, Bimakini.- Pelayanan maksimal kepada masyarakat, menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Bima di bawah kepemimpinan HM Qurais dan H A Rahman. Ekspresinya mereka tunjukkan melalui respons cepat terhadap beberapa aspirasi dan keluhan masyarakat melalui media cetak maupun media sosial.
Di antaranya sampah di pantai Ama Hami, banyak pedagang yang membuang sampah di laut. Permohonan kunjungan ke SDN 58 Kota Bima, keberatan masyarakat terhadap Program NUSP2 karena Makam Tolobali akan dibangun TPS.
Selain itu, sorotan tentang parkir dan pembongkaran muatan pada sejumlah titik di Pasar Kota Bima sehingga menyebabkan kemacetan. Aspirasi lainnya adalah permohonan masyarakat mengenai pengaspalan Perumahan Puri Bimantara Gindi Kelurahan Jatiwangi; dan ASN Kelurahan Sarae diduga menerima Raskin.
Menanggapi keluhan dan aspirasi itu, Wawali menidaklanjutinya. Di antaranya turun meninjau beberapa lokasi yang dikeluhkan pada Kamis (13/10). Usai meninjau beberapa titik lokasi itu, SKPD terkait diundangnya untuk membahas dan mengetahui permasalahannya.
Hadir dalam pertemuan tersebut beberapa perwakilan dari dinas terkait, di antaranya Kepala Dinas Dikpora, Kepala Dishubkominfo, Kepala Dinas PU, Kepala Dikes, Kepala DKPP, Kabag AP, Lurah Sarae dan Lurah Rontu.
Mengenai sorotan terhadap parkir dan pembongkaran muatan truk pada beberapa titik di Kota Bima, Wawali mengharapkan kepada dinas terkait mengimplementasikan dan menegakkan Perwali Nomor 2 tentang bongkar muat dan jadwal pembongkaran dalam Perwali tersebut.
Dishubkominfo juga diminta mengevaluasi kinerja personel petugas lapangan untuk menertibkan beberapa titik rawan macet di wilayah Kota Bima. “Jika perlu berikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar aturan tersebut,” tegas Wawali.
Menanggapi keberatan masyarakat terhadap rencana pembangunan TPS di TPU Tolobali, Wawali mengarahkan agar mencari lokasi lain, karena keradaan TPS di areal pemakaman akan sulit diterima secara sosial dan menimbulkan polemik.
Korkot NUSP2 , DKPP dan Bappeda perlu menelaah ulang untuk menentukan lokasi yang sesuai dan bisa diterima oleh masyarakat.
Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman diminta segera memasang lampu pada beberapa titik lokasi, seperti Jati Baru, Lingkungan Kedo, Tambana dan beberapa lokasi yang masih kurang penerangan jalan.
Untuk membantu mewujudkan kebersihan lingkungan Pasar Ama Hami dan sekitar pantai Ama Hami, diminta kepada SKPD terkait di antaranya DKPP, Sat Pol PP, dan ASN Kecamatan Rasanae Barat agar mengarahkan pegawai melaksanakan kerja bakti bersama TNI pada Jumat (14/10/2016). (BK32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
