Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Raperda OPD masih Ditelaah Pemprov

Yan Suryadin/google.

Yan Suryadin/google.

Bima, Bimakini.- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) mengatur tentang perubahan status OPD di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, masih ditelaah oleh Pemerintah Provinsi NTB. Di tingkat Kabupaten Bima beberapa waktu lalu pembahasn  Raperda OPD telah dilakukan.

“Kini sedang ditelaah  oleh Biro Hukum Setda Provinsi NTB dan lebih lanjut akan dibahas kembali bersama Pansus DPRD untuk pengesahan nanti,”  ujar Kasubag Informasi dan Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Setda,  Suryadin, MSi, kepada Bimeks via telepon seluler, Sabtu lalu.

Suryadin mengaku, penyesuaian OPD sesuai aturan pemerintah dalam rangka mewujudkan penataan OPD yang proporsional, efektif, dan efisien. Pembahasan di tingkat daerah sudah selesai oleh tim Pansus Perda,   kini sedang ditelaah oleh Provinsi NTB. Setelah dari Mataram, sudah ada  penyesuaian sesuai rekomendasi dari Biro Organisasi dan Biro Hukum Setda NTB. “Dalam waktu dekat akan disampaikan dan tetapkan sebagai Perda,” katanya.

Status Raperda tersebut, katanya, sekarang ini masih ditelaah oleh Biro Hukum dan Biro Organisasi Setda Provinsi, diharapkan pekan ini evaluasi tersebut selesai dan segera ditindaklanjuti di tingkat Kabupaten Biam untuk di-Perda-kan.

Bila sudah disahkan bagaimana status SKPD dan pejabatnya? Menurut Suryadin, itu tidak masalah karena pejabat yang sudah dilantik akan  dikukuhan ulang sesuai nomenklatur jabatan dalam Perda baru tersebut.

Seperti dilansir Bimeks edisi sebelumnya, Raperda OPD bila sudah disahkan akan diatur kembali melalui Perbup, karena ada beberapa dinas yang akan digabung. Seperti Dinas Kehutanan fungsinya digabung dengan BLH, kemudian Dinas Perkebunan masuk Dinas Pertanian, dan KPPT bergabung bersama Penanaman Modal serta Dinas Pertambangan. (BK.32)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

CATATAN KHAS KMA

  ‘’SAYA mau tes daya ingat pak KMA,’’ katanya kepada saya suatu waktu. KMA itu, singkatan nama saya. Belakangan, semakin banyak kawan yang memanggil...

CATATAN KHAS KMA

SAYA belum pernah alami ini: handphone tidak bisa dipakai karena panas. Bukan hanya sekali, Tetapi berkali-kali. Juga, bukan hanya saya, tetapi juga dua kawan...

NTB

Mataram, Bimakini.- Rapat Paripurna Pertama DPRD Provinsi NTB masa persidangan II, terkait penyampaian empat buah rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB, berlangsung Senin (20/7/2020), di...

CATATAN KHAS KMA

CATATAN Khas saya, Khairudin M. Ali ingin menyoroti beberapa video viral yang beredar di media sosial, terkait dengan protokol penanganan Covid-19. Saya agak terusik...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- DPRD Kota Bima, Senin (2/3) menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Raperda diajukan Pemkot Bima. Yaitu tentang pengelolaan dan...