Pemerintahan

Telaah Perubahan Perda Retribusi BTS Diajukan

Ilustrasi

Ilustrasi

Bima, Bimakini.- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bima melalui Bidang Kominfo mengajukan telaah perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2008 tentang retribusi, khususnya berkaitan dengan retribusi Base Transceiver Station (BTS) Telekomunikasi.

Perubahan Perda ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan pengusaha asosiasi tower Indonesia. Pengusaha memenangkan gugatan penghitungan retribusi tower bukan lagi dihitung nilai 2 persen dari NJOP.

“Sudah kita ajukan telaah ke Wali Kota untuk dibahas dalam Prolegda tahun 2017 nanti,” kata Kabid Kominfo, Ahmadin, saat dikonfirmasi Bimeks di Paruga Nae, Selasa (25/10).

Diakuinya, telaah yang diajukan itu berkaitan dengan perubahan Perda 12/2008 terkait retribusi jasa umum, satu di antaranya retribusi BTS telekomunikasi. Dasar perubahan Perda ini atas putusan MK yang mencabut kembali pasal dalam UU 28/2008 tentang pajak daerah dan retribusi, yaitu nilai 2 persen dari nilai JOP dikabulkan MK.

Menindaklanjuti putusan itulah, katanya, diajukan perubahan Perda dengan tarif retribusi baru dan sekarang sedang dihitung angkanya. Perubahan itu kaitan dengan besarnya retribusi. “Sepakat kita gunakan penghitungan tarif tunggal,” katanya.

Perubahan aturan ini akankah menurunkan atau menaikan pendapatan? Diakui Ahmadin, tentunya acuan baru ini akan menurun dari target, dulu 2 persen dikalikan nilai NJOP rata-rata satu BTS bisa Rp5 juta, sekarang tidak lagi.

Diakui Ahmadin, jumlah BTS di Kota Bima saat ini sebanyak 52 unit. (BK32)

 

Share
  • 3
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top