Connect with us

Ketik yang Anda cari

Dari Redaksi

Adakah Dokumen Siluman itu?

DOK.SOLOPOS

DOK.SOLOPOS

RAPAT klinis Rancangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Darerah (RAPBD) Tahun 2017 yang dilakukan  Komisi III DPRD Kabupaten Bima, tengah pekan lalu,  sempat dihentikan sementara. Ada  kecurigaan sebagian legislator soal sejumlah dokumen siluman atau bodong yang dibawa  eksekutif.  Dicurigai   tidak sesuai dokumen RAPBD saat rapat paripurna pembahasan RAPBD beberapa waktu lalu. Terutama dokumen Belanja Langsung yang persentasenya sekitar 70 persen dari rencana pencapaian APBD sekitar Rp1,863 triliun.

Tudingan itu dimentahkan oleh Sekretaris Daerah, HM Taufik. Semua dokumen yang diajukan sama seperti pembahasan sebelumnya. Sekda memastikannya. Malah, menengarai   pernyataan seorang legislator itu hanya reaksi emosional saja. Lalu bagaimana selanjutnya?    Munculnya sorotan seperti ini sebenarnya tidak  mengejutkan, karena pernah diingatkan oleh legislator pada masa pembahasan sebelumnya. Munculnya kecurigaan seperti itu selayaknya lebih detail dibeberkan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.

Di bilik legislatif, terutama pembahasan anggaran, haruslah transparan dan akurat. Legislator harus mampu membeberkan rinciannya sebagai bahan perbandingan, sekaligus ‘pengumuman’ pada publik. Demikian juga bagi eksekutif, pos Belanja Langsung yang dicurigai itu dijelaskan sedetailnya, juga sebagian pertanggungjawaban pada publik. Lebih dari itu, agar eksekutif dan legislatif, tidak terjebak ketidakberesan pada saatnya nanti. Tujuannya  agar tidak menjadi bumerang bagi eksekutif dan  legislatif. Bukankah sejumlah ketidakberesan yang terungkap pada berbagai daerah di Indonesia selama ini berawal pembahasan yang “setengah kamar”?

Kontroversi soal anggaran Belanja Langsung itu hanya satu contoh. Ke depan bagaimana legislator sebagai pengawas memberi detail yang lebih luas terhadap apa saja kecurigaan yang terbangun. Jika hanya melempar kata, lalu dibalas dengan kata pula oleh pihak yang dicurigai, maka siklusnya berputar tanpa makna. Publik hanya menikmati “onani kata”. Hanya sebatas pernyataan datar tanpa greget.  Jika mau jantan, berikan data awal, bandingkan dengan pengajuan terkini dan di-upload secara luas untuk diketahui publik. Untuk membuktikan apakah data siluman itu benar-benar ada atau hanya  omong kosong.

Dalam konstruksi peristiwa antara seorang legislator dengan Sekda pada tengah pekan lalu itu, hanya sekelumit tanya-jawab di ruang hampa. Ada yang bertanya, ada pula variasi jawabannya.  Ibaratnya mereka seperti sedang “berbalas pantun”. Ah, tontonan tidak menarik! (*)

 

Share
Komentar

Berita Terkait

Ekonomi

Jakarta, Bimakini.- PLN memastikan pendaftaran subsidi listrik bagi pelanggan rumah tangga daya 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA melalui situs web https://tokenpln.shop/index.php?app=PLN&data1ID=135 hoaks....

Ekonomi

Bima, Bimakini.- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bima memastikan kebutuhan pasar masyarakat Bima di bulan Ramadhan aman dan harga stabil. Disperindag Kabupaten Bima,...

NTB

Mataram, Bimakini.- Silva Iza Azizah dari Kabupaten Dompu berhasil meraih juara kedua pada Lomba Cerita Wastra NTB. Pada Lomba tersebut, Silva Iza menggandeng model...

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Keberadaan Base Transceiver Station (BTS) yang dibangun oleh Pemerintah di Desa Sampungu, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, tidak beroperasi dengan baik. Pasalnya, masyarakat...