Dr. Amran
Kota Bima, Bimakini.- Hadirnya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dinilai sebagai sebuah keharusan. Perjuangan PPS juga bukan muncul tiba-tiba, namun melalui proses panjang. Hal itu disampaikan Ketua STKIP Bima, Dr. Amran, merespon desakan dari HMI dan IMM yang kembali menyuarakan pembentukan PPS.
Amran menjelaskan, perjuangan serius menghadirkan PPS mulai 1999 yang diawali dengan terbentuknya Komite Pengkajian Percepatan Pembangunan Pulau Sumbawa. “Ide pembentukan komite ini dari tokoh-tokoh yang ada Bima, Dompu dan Sumbawa, seperti Hajjah Siti Maryam. Saya juga terlibat sebagai tim yang ada di Bima,” ujarnya pada Bimakini, Selasa (1/11/2016).
Berita Terkait: Demo Desak PPS Berakhir Ricuh, Dua Orang Terluka
Tim ini, kata Amran, selanjutnya menyusun hipotesis, bawa Pulau Sumbawa akan berkembang dengan cepat, jika berdiri sendiri, menjadi daerah otonom. Hipotesis tersebut dikaji dan prosesnya cukup lama, hingga tahun 2000.
“Hasil kajian diseminarkan. Seminar pertama di kampus STKIP Bima tahun 2000. Hasil seminar itu merekomendasikan, setuju dibentuknya PPS dan dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,” ungkapnya.
Selanjutnya, kata dia, terbentuk lembaga baru, pengembangan dari sebelumnya, yakni Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S).Komite ini bekerja hingga proses di DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).
“Saya mengikuti perkembangan PPS hingga pembahasan di DPR RI. Kata kunci sekarang ada di DPR RI. Tahun 2004 sebelum Pemilu sudah ada pembahasan di DPR RI dan Mendagri saat itu sudah semengat. Hanya saja sempat terjadi kesalahan informasi, Mendagri menyatakan akan terbentuk provinsi Bima, sehingga pernyataan itu jadi polemik,” terangnya.
Polemik itu, kata dia, membuat sebagian tokoh yang memperjuangkan PPS menjadi tidak nyaman. Namun, hal itu bisa diluruskan, karena Mendagri tidak memahami kondisi sebenarnya.
Namun, kata dia, perjuangan itu tertunda karena menjelang Pemilu, sehingga pembahasan Pembentukan Daerah Otonom (PDO) ditunda. Akibatnya, perjuangan pun harus dilakukan dari awal. “Oleh anggota DPR RI yang akan berakhir masa jabatannya sempat membahas serius lagi untuk PPS, namun tidak final, hingga dilantiknya anggota dewan yang baru,” terangnya.
Kini, kata Amran, bola terbentuknya PPS ada ditangan DPR RI. Sedangkan semua elemen di pulau Sumbawa sudah siap, termasuk kesiapan semua Pemda se Pulau Sumbawa menyiapkan anggaran, jika PPS terbentuk. (BK.25)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
