Pengurus SGI Bima dan FGSI Pusat saat hearing dengan Komisi X DPR RI, Senin.
Jakarta, Bimakini.- Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI) dan SGI Bima, Senin (28/11/2016) hearing dengan Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI. Pengurus FSGI yang hearing diantaranya Lukman Ab, Agus Riawan, S.Pd, Ardi.M.Pd, Retno Listyarti, S.Pd.M.Si, juga pengurus SEGI/SGI daerah.
Adapun agendanya, tentang sarana dan prasarana (SAPRAS) pendidikan di daerah terpencil. Pertemuan sempat berlangsung alot, ketika FGSI menyampaikan SAPRAS sangat memengaruhi proses pembelajaran di sekolah.
Menurut FGSI, masih banyak sekolah di daerah terpencil, bahkan dekat perkotaan mengalami kekurangan lokal ruangan dan tidak layak pakai. Komisi X diminta untuk lebih memerhatikan alokasi anggaran SAPRAS.
Moment hearing itu juga dimanfaatkan Pengurus SGI Bima untuk menyampaikan kondisi pendidikan di daerah. Seperti halnya SMK perlu diprioritas sarana dan prasarannya, berupa fasilitas praktik produksi.
Kabid Advokasi SGI Bima, Lukman Ab mengatakan hearing dengan Komisi X tidak hanya membahas SAPRAS, namun juga persoalan guru, kesehjahteraan dan perlindungan hukum.
Lukman mengatakan menyampaikan aspirasi secara langsung di Komisi X DPR RI, menjadi momen penting agar mereka mengetahui kondisi pendidikan di daerah. “Ini kesempatan baik bagi kami di daerah. Suatu hal yang sebenarnya tidak mungkin bagi kami di daerah bisa menginjakkan kaki di Gedung DPR RI dan menyampaikan aspirasi,” ujarnya dalam pernyataan persenya, Senin (28/11/2016).
Sekjen FSGI Pusat, Retno Listyarti mengatakan tujuan Panja Sapras dibentuk karena adanya sarana dan prasarana yang jauh dari memadai di daerah. Panja diharapkan bisa memberi solusi SAPRAS di Indonesia.
Sementara itu, Komisi X DPR RI menyampaikan fakta yang diungkapkan FGSI sesuai dengan temuan lapangan. Seperti miris mengetahui sekolah tidak memiliki perpustakaan. Pengelolaan dan pemetaan kebutuhan saspras juga bermasalahan, misalnya soal tidak tepat kirim barang, karena sekolah belum ada listrik.
Selain itu, Komisi X melihat persoalan otonomi daerah menimbulkan masalah dalam bidang pendidikan. Karena daerah tidak peduli untuk membangun pendidikan. (BK.25)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
