Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Pemkot Bima-Ombudsman Sepakati Kerjasama

Ketua Ombudsman, Adhar Hakim saat meneken MoU disaksikan Wawali, Rabu.

Ketua Ombudsman, Adhar Hakim saat meneken MoU disaksikan Wawali, Rabu.

Kota Bima, Bimakini.- Untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima membangun kerjasama dengan Ombudsman Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kerjasama itu dituangkan dalam  Nota Kesepahaman  (Memorandum of Understanding, MoU) yang ditandatangani  Rabu (23/11/2016).

Penandatanganan MoU berlangsung di ruang rapat Wali Kota, dihadiri Ketua Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim dan Wakil Wali Kota Bima, H A Rahman H Abidin yang dihadiri juga oleh  Asisten  Bidang Administrasi Umum.

Selain itu, para pimpinan SKPD yang melaksanakan fungsi pelayanan publik. Yakni   Dinas Perhubungan dan Kominfo, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Arsip dan Perpustakaan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi , Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Wawali mengapresiasi Ombudsman NTB terhadap  dukungan bagi upaya peningkatan pelayanan publik Kota Bima. “Kota Bima sempat berada pada Zona Merah dalam hal penilaian kinerja pelayanan publik. Kondisi ini memacu kami untuk bergerak cepat melakukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik,” kata Wawali.

Diakuinya, untuk mencapai standar pelayanan yang baik, aparatur pemerintah perlu pendampingan dari pihak-pihak yang kompeten. Oleh karena itu, pembuatan Nota Kesepahaman dengan Ombudsman dianggap perlu agar memberikan panduan yang lebih jelas dalam upaya penataan struktur pelayanan publik.

Ketua Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim, menjelaskan sejauh ini Pemerintah Kota Bima sudah menunjukkan komitmen kuat untuk membenahi  kinerja daerah. Satu di antara langkah yang dilaksanakan adalah penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain itu, katanya, komitmen pemberantasan pungutan liar juga ditunjukkan dengan pembentukan Satgas Pemberantasan Pungli yang melibatkan unsur Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan.

Dia berharap bisa membantu peningkatan pelayanan publik di Kota Bima, sesuai ruang lingkup Nota Kesepahaman. Antara lain mencakup kerjasama bidang pemantauan dan pengevaluasian,  bidang fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat dan integrasinya dengan (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). (BK28/BK32)

Share
Komentar

Berita Terkait

Pendidikan

Bima, Bimakini.- Terkait rekruitmen penguatan sejumlah Kepala  Sekolah (Kasek) beberapa bulan yang lalu, Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Zunaidin, S. Sos, MM, diduga melakukan...

Pendidikan

Mataram, Bimakini.- Ombudsman RI, Perwakilan Nusa Tenggara Barat, menemukan adanya dugaan terjadinya menipulasi proses pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada ribuan  Madrasah di...

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar sosialisasi dan pertemuan berkala dengan komunitas, perguruan tinggi, tokoh masyarakat,  insan media  di...

NTB

Mataram, Bimakini.- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr  HM Zainul Majdi, mengharapkan Ombudsman RI terus menjaga independensi dan komunikasi  dengan pemerintah serta masyarakat. Lembaga...