Oleh: Muhammad Yunus
Warga Risa memblokir jalan sebagai buntut penganiayaan oleh warga Donggobolo.
MENARIK membaca pernyataan Wakapolsek Woha, IPDA Mas’ud di Bimakini.com, Selasa (8/11/2016) dengan judul “Perang Kampung Bukti Masyarakat tidak Sadar Hukum”. Pernyataan itu merespon sikap warga Desa Risa yang memblokir jalan lintas Donggobolo, sebagai buntut kasus penganiayaan warga Risa.
Apakah ini menunjukkan warga Bima “suka” menyelesaikan persoalan dengan keributan atau rendahnya kesadaran hukum.
Pada prinsipnya masyarakat Bima menghendaki situasi yang damai dan kondisif. Hal ini terlihat pada saat Pilkada Kabupaten Bima 2015, ketika itu Bima mendapat apresisi dari banyak pihak atas prestasi dan kemampuan mencipta kondisi aman dan harmonis hingga setelah Pilkada. Sinergitas peran dan kerjasama lintas aktor menjadi kunci utama (main key) keberhasilan mewujudkan Bima yang aman dan kondusif.
Modal situasi kondisi saat itu sepertinya tak dijadikan pelajaran penting dan tak dirawat serta dikembangkan. Terbukti dewasa ini selalu saja terjadi peristiwa konflik terbuka antar individu, keluarga, kelompok, antar kampung atau antar masyarakat. Tentunya Mengurai Potensi konflik tak bisa ditelisik dari satu sisi semata, namun harus dilihat secara komprensif.
Merawat ingatan positif dan mengambil pelajaran dari ragam peristiwa konflik harus pula menjadi catatan penting yang terpatri dalam diri segenap lapisan masyarakat, sehingga tak ada pengulangan peristiwa yang sama dalam menyoal tentang konflik di Bima.
Dalam peristiwa konflik apakah sepenuhnya kesalahan masyarakat? Belum tentu. Apakah sepenuhnya masyakat tidak sadar hukum? Tentu juga tidak. Apakah ada kelalaian pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan edukasi hukum yang berkelanjutan? Mungkin Ya.
Ada beberapa cacatan tentang sisi lain potensi konflik diantaranya; Pertama Mosi ketidakpercayaan dan ketidakpuasan publik terhadap Pemerintah kian tinggi dan menguat. Hal ini dapat ditelusuri dari kejadian mutakhir seperti terjadinya ketimpangan pembangunan atau pembangunan infrastruktur jalan yang dianggap diabaikan oleh pemerintah daerah (Pemda), hingga terjadi aksi Pemblokiran jalan oleh warga Desa Tente.
Kemudian terjadi pula Konflik batas wilayah antara Desa Madawau Kabupaten Bima dan Desa Mangge Nae Kabupaten Dompu serta beberapa peristiwa konflik yang terjadi diberbagai desa di Kabupaten Bima.
Kedua, mosi ketidakpercayaan dan ketidakpuasan publik terhadap Aparat Penegak Hukum. Kasus pembunuhan Kepala Desa Rato nyaris berbuntut konlik komunal. Kerjasama berbagai elemen, mampu meredam emosi warga. Namun, perlu edukasi hukum, agar tidak hanya bersifat sesaat dan berpotensi meletup kembali.
Yang baru-baru ini adalah proses penanganan kasus Penganiayaan oleh warga Donggobolo terhadap warga Desa Risa yang berujung pada pemblokiran jalan hingga ancaman letupan konflik antar kampung yang lebih besar lagi. Ini menunjukkan masih ada sikap keraguan publik atas gerak penanganan hukum oleh aparat.
Ketiga, kurangnya pelibatan tokoh lintas aktor (tokoh formal maupun tokoh non formal) dalam mendorong dan menggairahkan upaya berkelanjutan masyarakat sadar hukum demi meminimalisir bersama potensi konflik di bima.
Keempat, menguatnya opini negatif dan melemahnya opini posisitif, terutama di media sosial dimana seluruh pengguna (masyarakat dunia maya) aktif sebagai aktor pembangun opini dari masalah remeh temeh hingga masalah daerah, bangsa dan negara.
Dengan demikian, memulihkan kepercayaan publik tak segampang membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan energi positif yang lebih besar setelah tak terawat dan tak terjaganya situasi yang sudah sempat sejuk, aman dan terkendali di bima.
Mengingat situasi yang kian kurang terkendali dan tidak kondusif, dibutuhkan langkah cepat dan tepat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melibatkan berbagai komponen masyarakat lintas aktor. Pendekatan formalistik belumlah cukup dalam meminimalisir potensi konflik, namun dibutuhkan perpaduan pendekatan formal dan nonformal dalam ragam kegiatan pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik yang berkelanjutan.
Jika hal tersebut tak dilakukan, sama halnya dengan membiarkan benih konflik tumbuh menjadi gunung es yang akan sangat membahayakan masa depan Bima serta menjadi ancaman atas keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bersama untuk mewujudkan situasi Bima kondusif. Damai Bima untuk Indonesia. Apalagi stigma zona merah masih belum lepas. Ancaman potensi konlik bisa muncul kapan saja, jika kita tidak merawatnya.
Beberapa kasus belakangan ini setidaknya menunjukkan, ada geliat potensi konflik di tengah kita. Pemberitaan media membuktikan itu, sederet aksi dan reaksi masyarakat. Visi pemerintahan Kabupaten Bima “RAMAH” sedang diuji. Di Kota Bima juga terdapat slogan BERTEMAN, menyiratkan sebuah persaudaraan.
Kita berharap, masyarakat Bima menunjukkan keramahannya dan memiliki rasa pertemanan tinggi dan menjadikan lainnya sebagai saudara, sehingga seperti pesan Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono saat berkunjung ke Desa Bolo Kecamatan Madapangga, musyawarah adalah jalan terbaik menyikapi dinamika kemasyarakatan, sehingga terwujud kedamaian di Bima.
Pekerjaan kita bersama adalah menjawab Bima bukan lagi zona merah. Namun Bima memberi kontribusi untuk bangsa. Damai Bima untuk Indonesia. (*)
Wallu’Alam
Penulis adalah Direktur Rumah Cita Bima-NTB
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
