Rangga babuju alias Julhaedin/foto FB: Joy Simatuoang
Kota Bima, Bimakini.com.- Warga Kota Bima, korban banjir bandang mengeluhkan cara dan syarat penyaluran bantuan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bima. Bahkan di media sosial Facrbook, masyarakat mengungkapkan kekesalan mereka itu dengan berbagai cara.
Awalnya status Rangga Babuju, salah satu relawan kemanusiaan banjir bandang Kota Bima. Pada statusnya, Rangga menulis panjang terkait dengan prosedural penyerahan bantuan tanggap darurat yang kian menumpuk di posko induk, kantor Walikota Bima. Pada status dengan judul ‘’Kok Membiarkan Bantuan Menumuk dan Harus Bawa Indentitas…???,’’ Rangga menulis panjang terkait dengan amatannya di lapangan.
‘’Ibu-ibu dan Bapak-bapak Pejabat Kota Bima yang saya Hormati dan Banggakan. Bukan maksud saya utk mengkritisi, ini hanyalah bentuk Peduli saya. Bisa lah dianggap ini adalah semacam SARAN saja. Kalau diterima, syukur dan kalaupun tidak, yach Terima Kasih saja lah.
Hingga hari ini, Sabtu pukul 00.00 Wita, sdh ada puluhan truck bantuan yg terhimpun di Posko Induk yg berada di Kantor Pemkot Bima. Sy tdk membayangkan, sdh berapa ‘Bukit’ air minum dan Mie yg tersusun. Sdh berapa ton pakaian bekas, beras dan makanan ringan yg ‘tertimbun’…
PERTANYAANNYA:
#Kenapa TIDAK memerintahkan Relawan Kemanusiaan yg ada dari berbagai lembaga, berbagai pihak maupun organisasi yg dtg untung MEMBUAT DAPUR UMUM di masing2 Kelurahan yg berdampak….??? Sehingga bantuan tidak menumpuk begitu saja.
#Kenapa harus ada pembagian Sembako yg ujung2nya juga tersimpan oleh warga krn tdk bs dimasak akibat masih banyak wilayah yg listriknya padam, akibat minyak tanah yg langka dan kompor yg basah, akibat kayu bakar tdk ada yg kering….???
#Kenapa harus menunggu perintah atasan hnya utk sekedar Mie 3 bungkus dan air kemasan 5 gelas….???
#Kenapa sebagian harus bawa identitas diri hanya utk menerima bantuan dan makanan itu semua…..???
TAPI bukan hanya di Kantor Pemkot Bima,
TAPI bukan disuruh ambil sendiri
TAPI bukan makan pagi dibagi siang, makan siang dibagi sore, makan malam dibagi besok paginya. KENAPA BEGITU, karna Dapur umum bencana hanya di Pemkot saja….!!
Lalu, disetiap kantor kelurahan buat apa….??
Lalu, disetiap kelurahan harus kumpul2 KTP dulu baru dapat….??” tulis Rangga di statusnya.
Sontak saja, status yang diposting Rangga dengan nama asli Julhaedin pada pukul 03.49 Wita itu disambut beragam oleh netizen. Hingga berita ini ditulis, status tersebut telah dibagikan hingga 1.028 kali dan dikomentari sebanyak 764 kali.
Bukan hanya itu, status ini pun menjadi pembuka keluhan yang sama dan seakan sahut menyahut untuk mengritisi kenierja Pemkot Bima dalam menghadapi bencana.
Joe Razzak misalnya merespon keluhan itu dengan statusnya yang juga cukup ramai ditanggapi.
#Kemana Pemkot
#Dimana Pemkot
#Pemkot tidak sigap
#Pemkot apalah-apalah…
#Walikota inilah…
#Wakil Walikota itulah…
”Kalimat-kalimat bernada sindiran pun hujatan yang dialamatkan ke Pemkot Bima kian ramai….
Apakah Pemkot Bima tengah mengatur sistem pembagian bantuan Tanggap Darurat atau memang tengah lelap tidur??” tulis Joe.
Pemilik akun Sanggili Kae menulis, ”apakah harus menunggu warga terkapar Pingsan ato menunggu murkanya Mereka baru tersentak kaget dan bergerak. Beruntunglah.. wahai kalian pemerintah kota bima…masih banyak manusia yg perduli dgn sesama. Maaih banyak para pemimpin yg amanah lainnya yg mbantu warga kota bima.”
Demikian pula dengan pemilik akun bernama Darwis Yusra. Dia menulis, ”Padahal beliau punya camat,lurah,RT. Relawan banyak, atau bisa ke relawan pks1 personilnya b anyak. Kemarin saya lihat mereka bersihkan puskesmas mpunda, beberapa masjid dan rumah warga, bahkan tadi mereka bersihkan puskesmas paruga.”
Tapi pemilik akun Angga Bisma Dan Edel meminta agar warga jangan berpikir negatif. ”Jagan berpikir negatif dulu ke pemkot/pemkab bima bpk2 dan ibu2, jika ada kejanggalan atopun tidak pas dilapangan sampaikan kepada bupati/walikota lgsg, kemungkinan masalah teknis yg belum sesuai dilapangan oleh staf2nya/ataupun tenaga relawannya, jika bapak2/ibu2 lapor langsung ke beliau pastilah ada petunjuk teknis yg memudahkan tenaga dilapangan, utk itu jgn menyalahkan pimpinan karena pimpinan salah laporan dari bawah pasti salah juga mengambil keputusan,” tulisnya.
Informasi yang dihimpun Bimakini.com, bantuan yang terus berdatangan di posko induk itu, sudah tidak bisa ditampung lagi hingga harus dititipkan ke Bandara Muhammad Salahudin di Palibelo Kabupaten Bima dan Markas Polres Bima Kabupaten di desa panda, yang juga wilayah Kabupaten Bima.
Baca juga: Penampungan Bantuan Logistik Dialihkan
Informasi yang dialnsir Bimakini.com ini membuat masyarakat makin tidak paham dengan cara penanganan bencana oleh Pemkot Bima. ‘’Kok bisa dititip di mana-mana sementara rakyat korban banjir membutuhkan makanan, air bersih, air minum, dan pakaian,’’ kata warga.
Beberapa warga yang dihubungi menyebutkan bahwa mereka memang tidak bisa datang sendiri-sendiri ke Pemkot untuk mendapatkan bantuan tersebut. Mereka harus didampingi oleh aparat kelurahan atau TSBK, dan menunjukkan identitas diri. Inilah yang kemudian menjadi masalah, karena dalam kondisi darurat harusnya prosedur normal itu tidak bisa dilaksanakan. ”Mestinya bantuan yang datang dan dibawa kepada kami, bukan sebaliknya kami yang harus datang meminta-minta,” ujar warga lainnya.
Namun demikian, PLT Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Sahrial Nuryadin, SIP, MM memastikan tim akan bekerja maksimal untuk tanggap bencana alam ini. Diakui ada keterbatasan personil. “Tapi pasti pemerintah akan maksimal dalam membentu. Memang bantuan harus diakui belum merata, tapi akan diupayakan menyentuh semua,” ujarnya.
Baca juga: Warga Dihimbau Sabar, Pemkot Bima akan Maksimal.
Pengamatan Bimakini.com di posko induk kantor Pemkot Bima, pada hari-hari awal bencana terjadi, memang terlihat Pemkot tidak siap. Tetapi setelah beberapa hari belakangan, manajemen penanganan bencana sudah mulai rapi, apalagi ada dukungan penuh dari berbagai pihak dari Pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat. Pendataan warga yang mengambil bantuan sebenarnya hanya untuk menertibkan supaya terjadi pemerataan pembagian bantuan. Mengingat banyaknya warga yang tidak bisa datang ke posko, Pemkot telah mlalakukan berbagai upaya dengan memperbanyak posko dan menambah jumlah dapur umum. Bahkan helikopter juga digunakan untuk distribusi logistik bantuan di wilayah Kota Bima agar mempercepat proses distribusi.
Kekurangan personel aparat juga menjadi kendala utama Pemkot karena bencana yang terjadi merata dan berimbas pula pada aparat. Pemerintahan di tingkat RT, RW, lingkungan dan kelurahan juga nyaris lumpuh. Belum lagi manajemen bencana yang selama ini dibanggakan sehingga Kota Bima menjadi contoh, ternyata tidak bisa berjalan dengan baik.
Saat ini, logistik bantuan sudah lebih tertib dan rapi. Selain didroping langsng kepada warga yang terkena bencana, juga di posko induk sudah ada penertiban administrasi bagi warga yang hendak datang langsung mengambil bantuan. Aparat TNI sudah turut membantu menertibkan logistik supaya bantuan bisa merata dan tidak tertumpuk atau hanya diperoleh sebagian warga saja. (BK.27)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
