Kapolres Bima, AKBP M Eka fathurrahman, SIK, saat berkomunikasi dengan massa.
ADA perkembangan terbaru dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima mengenai pusat aktivitas pemerintahannya. Seperti dijanjikan sebelumnya, awal Januari 2017 segera pindah ke ibukota Kabupaten Bima di Kecamatan Woha. Mulai 5 Juli nanti, delapan Satuan Kerja Perangkat Dearah (SKPD) akan menempati kantor baru di sana. Itu berarti akan ada suasana baru dalam dinamika birokrasi Kabupaten Bima ke depan. Seperti apa rasanya berada di daerah sendiri dan bagaimana warga kecamatan yang jauh menuju ibukota, namun harus melewati wilayah Kota Bima. Komitmen pindah secepatnya harus diapresiasi. Bahkan, bisa dibilang terlambat.
Paling tidak sebelumnya, Kantor Perpustakaan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai institusi yang langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat setempat segera dipindahkan. Bayangkan saja, koleksi buku selama ini hanya untuk mencerdaskan warga Kota Bima. Demikian juga pemadam dan respons terhadap musibah kebakaran dan banjir, badan yang menanganinya kerap keteteran karena jauh. Apalagi, pada sejumlah kecamatan mobil pemadam tidak berfungsi.
Di luar itu, ada sisi yang memerlukan pencermatan serius bersama. Yakni kesiapan situasi Kamtibmas. Sejak beberapa waktu terakhir, beragam kejadian muncul di wilayah Woha dan sekitarnya yang bereskalasi luas. Kasus konflik antarkelompok Desa Dadibou-Desa Risa, juga kerapkali disertai pemblokiran jalan. Titik strategis persimpangan Godo paling diincar. Di Madapangga, juga ruas jalan negara menjadi lahan aksi dan pemblokiran. Bahkan, hingga berjam-jam.
Maksudnya, sebelum pindah masalah seperti ini harus dituntaskan dahulu dan disolusinya. Seperti penyadaran masyarakat soal pentingnya menjaga harmoni dan tidak terlibat konflik. Selain itu, mendiskusikan jalan alternatif jika suatu saat akses utama diblokir. Bagi masyarakat luar daerah, aksi pemblokiran di Bima seperti ‘lagu wajib’ yang menyertai penyampaian aspirasi. Jika terus terjadi, sangat potensial merugikan daerah dari sisi citra dan kenyamanan berusaha. Ricuh yang kerap terjadi di pusat ibukota itu tidak boleh diawetkan, harus segera diamputasi karena merugikan dalam segala hal.
Jadi pertanyaannya adalah sejauhmana kesiapan kita dalam menyongsong era baru aktivitas ibukota di Woha? Seperti apa level kesadaran masyarakat jika sudah pindah? Percepatan respons untuk menyiapkan ini harus lebih cepat karena berseiringan dengan ledakan partisipasi massa yang juga kian meninggi dalam menyuarakan aspirasinya. Apakah ricuh di pusat ibukota bisa diredam secepatnya, tanpa meninggalkan trauma dan korban. Tentu saja kita mengharapkan masyarakat Woha dan sekitarnya lebih dewasa melihat dinamika ini, lalu menyesuaikan tindakan dalam semangat menjaga denyut pembangunan.
Sekali lagi, jika kita tidak mampu menahan diri ketika berhadapan dengan suatu peristiwa dan aparat keamanan tidak sigap, maka niat tulus pindah dan merasakan aroma daerah sendiri bisa berubah. Malah menjadi ‘neraka model baru’ yang tidak kontributif bagi semangat Bupati/Wakil Bupati dalam percepatan pembangunan. Kata kuncinya adalah ketika memantapkan hati untuk pindah, maka mari semua berkontribusi dalam mewujudkan Bima RAMAH. Bukan Bima yang suka MARAH-MARAH…(*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
