Anggota Bhabinkamtibmas mengawal penyaluran dana bagi korban banjir di Pane, Kamis.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Bima membayarkan dana tunai kompensasi pembersihan rumah (cash for work) senilai Rp500 ribu mulai Rabu siang lalu. Tentu saja warga yang sedang tertimpa musibah banjir bandang sedikit terobati. Meskipun nilainya tidak seberapa, tetapi paling tidak menjadi semacam oase di tengah suasana kekalutan setelah banjir hebat melanda sebagian besar wilayah Kota Bima.
Ya, banjir ‘dua ronde’ itu telah memorak-porandakan rumah, bahkan menghanyutkan. Jumlah kerusakan materil lainnya tidak terhitung. Inilah musibah masal yang menjadi perhatian nasional. Pembagian bantuan dalam bentuk apapun di tengah suasana musibah, pasti disambut warga penuh antusias.
Namun, ada catatan yang perlu diketengahkan. Beragam protes bermunculan. Ada yang mengelaim luput dari pendataan pihak Rukun Tetangga (RT), padahal rumahnya juga diaduk-aduk oleh air bah warna kekuningan itu. Ada yang juga mengaku didata, tetapi lembaran uang itu tidak juga diraih. Warna protes itu terangkum dalam sejumlah versi. Di Lingkungan Ranggo, warga setempat memblokir jalan sebagai protes. Di Lingkungan
Tolobali, Ketua RW bersitegang dengan warga soal pembagian dana. Di tempat lain, bahasa protes pun muncul dalam variasinya masing-masing. Semua itu memerlukan klarifikasi menyeluruh untuk memastikannya. Jangan sampai ada warga yang merasa ‘ditinggal lewat kereta bantuan’, padahal kehadirannya sangat dibutuhkan saat ini.
Di tengah kondisi pascabanjir ini, kita mengharapkan semua pihak saling memahami dan lebih teliti. Bagi masyarakat, dana itu harus diletakan dalam konteksnya, yaitu dihitung per rumah, bukan setiap Kepala Keluarga. Ini penting agar tidak ada kesalahpahaman. Pada sisi paratur pemerintah, harus teliti mendata dan memverifikasi para korban banjir. Harus sensitif pada situasi bencana seperti ini. Masalahnya, kekeliruan pada detail kecil saja akan memantik reaksi masyarakat.
Bagaimana jika memang rumah yang diterobos banjir tidak terdata dan ter-cover dana bantuan? Nah, inilah harus segera diatasi, karena human error pendataan bisa saja terjadi. Perlu pengecekan ulang untuk kevalidannya. Semoga saja ada pendataan lanjutan bagi mereka yang rumahnya diterobos banjir, namun tidak tercakup sebagai penerima bantuan. Hal ini untuk menjamin bahwa keadilan itu mewujud nyata. Cash for Work adalah bentuk reaksi cepat perhatian pemerintah terhadap kondisi korban banjir. Upah kerja rumah pembersihan rumah. Selain bantuan lainnya yang sudah dan mungkin akan menyusul, dana segar itu untuk pelipur lara di tengah kabut duka.
Kita harapkan suara-suara protes yang kian mengelinding itu segera ‘dibungkam’ melalui konfirmasi lapangan pada objek sasaran. Apakah hanya sekadar klaim, ataukah ketidakadilan itu memang sedang diteriakan para korban banjir. Bola liar seperti itu selayaknya diwaspadai.
Sekali lagi, pada situasi bencana protes seperti itu sangat seksi dan sensitif. Tentu saja, kita meyakini bagi yang memang benar-benar luput, pemerintah tidak akan ‘menutup mata’. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
