Seminar Resolusi Konflik yang diadakan HMI cabang Dompu, Kamis (26/1/2017).
Dompu, Bimakini.- Situasi kondusif sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan. Bila pembangunan baik, maka demikian juga dengan situasi keamanan. Untuk menangani konflik, dibutuhkan sinergitas semua elemen.
Hal itu disampaikan Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesley saat Seminar yang diadakan HMI cabang Dompu dengan tema “Membangun Strategi dan Sinergiatas Antara Pemerintah daerah, Aparat keamanan dan Masyarakat Dalam Penanganan dan Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Dompu”, Kamis (26/1/2017).
Dikatakannya, konflik sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, maka ini harus ditangani dengan serius. Faktor penyebab konflik itu diantaranya adalah pendidikan, faktor ekonomi, politik.
Penyebab konflik juga yang terbaru saat ini, kata dia, karena faktor pengaruh obat-obat terlarang, seperti tramadol pada generasi muda.
Saat ini, kata dia, ada sinergitas antara kepolisian dan TNI dalam penanganan konflik. Kepolisian memiliki Babinkamtibmas dan TNI memiliki babinsa di tiap desa yang siap mengawal keamanan dan penegakan hukum di tingkat sosial.
“Tentu juga kita harus sama-sama mencarikan solusi dalam penangan konflik sosial tadi. Banyak juga hambatan yang terjadi dalam penanganan konflik, yaitu diantaranya seperti masyarakat yang mudah terprovokasi sehingga melakukan pemblokiran jalan atau menutup jalan, apakah kita tidak pernah berfikir, bagaimana kalau ada keluarga kita yang sedang sakit kemudian harus dilarikan kerumah sakit, maka harus kita bersinergi dalam penanganan konflik sosial,” ujarnya di aula KNPI Kabupaten Dompu.
Untuk itu, kata dia, perlu dibentuk tim penanganan konflik yang melibatkan unsur kepolisian, TNI, mahasiswa dan masyarakat agar terciptanya kondusifitas dan keamanan.
Pasi Inteldim KODIM 1614 Dompu, Kapten Hamzah mengatakan dari sisi pemetaan ada tiga desa yang selalu dikenal konflik yaitu Manggelewa, Simpasai dan Renda. “Konflik ditimbulkan karena perebutan wilayah atau lahan, sehingga saling mengedepankan ego pribadi masing-masing, sehingga terjadilah konflik,” ujarnya.
Kabid PMS dan PK Kesbangpoldagri Kabupaten Dompu, Wahidin, S.Sos mengatakan dalam pencegahan konflik sudah membentuk forum, yaitu forum kewaspadaan dini sosial. Tugasnya mencegah konflik dengan cepat. “Kemudia Forum komunikasi umat beragama, jika ada konflik yang berbau SARA, maka merekalah yang akan menangani dan melakukan koordinasi dengan kami,” ujarnya saat menjadi pembicara.
Sementara itu, Akademisi Dompu, Ilyas Yasin, M.Pd menyampaikan Indonesia adalah negara yang plural, sehingga ragam konflik pasti ada. (BK.25)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
