DOK SLIDESHARE.NET
ADA yang menarik dari bilik legislatif dan mencuat akhir-akhir ini. Para legislator menuding Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima loyo, mandul, tidak bertaring, dan segala persepsi minor lainnya yang mendelegitimasi peran yang seharusnya mereka mainkan. Bak macan ompong! Lembaga yang seharusnya ditakuti dan sumber kekritisan, malah tidak berdaya atau mungkin terkapar. Ironisnya lagi, keloyoan dan kemandulan itu dituding ketika berhadapan dengan eksekutif—objek yang menjadi sasaran utama pengawasan legislator. Artinya, sosok atau lembaga yang seharusnya mampu menjadi ‘sparing partner’ yang kritis dan tampil elegan sesuai tugas pokok dan fungsinya, malah berubah lembek.
Tudingan sengit itu bukannya tanpa bantahan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Nukrah, mengelaim lembaga masih memiliki marwah dan taring dalam mengawasi, mengeritik setiap kebijakan eksekutif. Dinamika legislatif itu menarik diamati. Masalahnya, dugaan “perselingkuhan antara (oknum) legislatif dan eksekutif” sudah lama menggejala. Tidak hanya di Bima, tetapi menempel pada hampir semua daerah. Maka, tanya-jawab para legislator Kabupaten Bima di ruang publik (media massa) itu sangat menggelitik. Ya, karena menggugat inti dasar fungsi lembaga yang seharusnya dimainkan.
Publik pun bisa menilai dari sudut pandang masing-masing bagaimana portofolio, kinerja, dan performa lembaga legislatif saat ini. Beragam permasalahan memang mencuat sejak masa kepemimpinan Indah Dhamayanti Putri-Dahlan, di tengah pencapaian sementara yang dibukukan. Respons kritis lembaga legislatif tentu menjadi fokus perhatian publik bagaimana legislator menyikapinya. Jika sejumlah legislator atau komunitas internal mulai menyuarakan rasa tidak puas terhadap maksimalisasi fungsi pengawasan, maka pasti yang sesuatu yang terjadi.
Kita mengharapkan para legislator mampu memenuhi amanah tugasnya yang didelegasikan oleh rakyat. Harus mampu bermain lincah dan menjadi mitra kritis pemerintah. Jangan sampai kebijakan eksekutif yang dianggap menafikan hak rakyat, berlalu begitu saja tanpa reaksi wakil rakyat. Sepi-sepi saja. Sebaliknya, jangan sampai semangat kritis dan desakan terhadap suatu permasalahan lalu “dibarter” dengan proyek atau apa saja. Nilai moralitas dan idealisme jangan sampai hanya bertahan selama sehari atau hingga sepekan. Tetapi, melekat kuat dan melembaga dalam pilihan sikap.
Eksistensi legislator atau lembaga DPRD harus bermartabat. Mampu menjaga marwah lembaga terhormat itu. Jangan sampai keberadaannya di ruangan Jalan Gatot Subroto itu sama saja dengan ketidakberadaannya. Kata orang Arab, wujuduhu wa kaadamihi…(*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
