Pendidikan

Ketua PGRI Sulsel: Guru Itu PNS yang Diistimewakan

Prof Dr HM Wasir Foto bersama dengan guru dan dosen di STKIP Taman Siswa.

Kota Bima, Bimakini.- Dulu profesi guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipandang sebelah mata. Kenapa? Kata Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, Prof Dr HM Wasir Thalib, karena gaji guru saat itu tidak menjanjikan kesejahteraan, tetapi kini guru adalah PNS yang diistimewakan dibandingkan dengan PNS yang lain.

Bayangkan, kata guru besar di Universitas Negeri Makassar (UNM) ini, setelah diterbitkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, maka semakin banyak orang yang tergiur ingin berprofesi sebagai guru. Karena seorang guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi nilainya sama dengan satu kali gaji pokok. Jika gajinya Rp5 juta plus tunjangan sertifikasi maka jumlahnya menjadi Rp10 juta. Apalagi, kalau suami istri itu sama-sama berprofesi sebagai guru PNS, maka gajinya mencapai Rp20 juta.

“Jadi tidak ada PNS lain yang begitu.Makanya di Indonesia macet karena kebanyakan guru menggunakan mobil pribadi “ujarnya saat disambang Bimakini di Gor Sudirman Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima, Jumat (17/2).

Hanya saja, terangnya, terkait implementasi UU tersebut, setelah 12 tahun diundangkan masih ada sekitar 40 persen guru yang belum berkualifikasi sarjana (S1). Guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi sebanyak 1,9 juta dan masih ada sekitar satu juta lebih lagi yang belum. Ini adalah pelanggaran yang dilakukan pemerintah. Padahal, dalam UU itu mengamanatkan setelah 10 tahun diundangkan semua guru harus mendapatkan tunjangan sertifikasi. “Tapi ternyata masih ada sekitar 40 persen guru negeri yang belum disertifikasi,” katanya.

Belum lagi kesulitan lain, katanya, tugas dan fungsi (Tupoksi) guru adalah mengajar, mendidik, membimbing, menilai, dan mengevaluasi, tetapi kini dituntut sama dengan dosen yakni menyusun karya tulis untuk kenaikan pangkat dari 4a ke 4b, padahal itu tak pernah disyaratkan undang-undang. Seharusnya kenaikan pangkat guru itu secara reguler saja, seperti empat tahun sekali atau lainnya.

“Saya berharap implementasi undang undang itu dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab,” katanya. (BK23)

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top