Dari Redaksi

Ancaman KPID NTB

 

DOK AntaraMataram

KOMISI Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat mengirim satu sinyal jelas kepada operator lokal televisi atau TV kabel yang tidak memiliki izin resmi. Mereka diancam akan dipidanakan jika terus beroperasi liar tanpa landasan aturan. Seperti dibeberkan Ketua KPID NTB, Sukri Aruman, mayoritas pengelola lembaga penyiaran berlangganan melalui operator lokal TV kabel di NTB tidak mengantungi izin penyelenggaraan penyiaran. Hanya 10 persen saja yang mengurus izin operasional. Dalam bahasa lain, 90 persen operator gelap.

Isyarat KPID NTB ini tentu saja layak dicermati, karena bakal menyeret sejumlah operator yang selama ini berada pada ‘zona nyaman’. Soal izin ini selayaknya ditertibkan dan diatensi bersama. Ketika lembaga penyiaran berlangganan lain keteteran mengurus izin sesuai semangat aturan, namun ada yang seenaknya beroperasi hanya mengandalkan rentangan kabel, receiver, dan nyali nekat. Padahal, dana investasi pada dunia pertelevisian relatif  banyak sehingga harus dilindungi pergerakannya dari gangguan. Nah, pada sisi inilah pemerintah melalui lembaga yang berwenang mendesak mengamankan aturan yang dibuatnya.

Harus diakui, keberadaan TV sebagai media komunikasi sangatlah vital. Ada kelebihan dibandingkan dengan jenis media lainnya seperti koran dan radio.  Pesan-pesan pembangunan daerah (bangsa) dan edukasi bisa difasilitasi secara efektif, karena menerobos hingga ke ruang pribadi. Namun, di situ pula letak sisi kritisnya. Jika masyarakat dijejali siaran yang tidak mendidik dan tampilan seronok, maka akan memenggaruhi pola sikap dan pola tindak. Bahaya siaran TV dalam kecenderungan mengabaikan sensivitas nilai moral seperti itu sudah lama diingatkan. Makhluk bernama TV memang menawarkan dua sisi sekaligus. Untuk itulah, KPID NTB menyarankan muatan budaya dan kearifan lokal.  Tentu saja sangat disayangkan jika operator TV tidak “membumikan” warna lokal NTB dan menyasar siaran ala Barat yang kerap berseberangan dengan nilai-nilai agama dan budaya Timur. Sikap tegas KPID NTB, meski masih sebatas pernyataan lisan, dalam hal izin operator mesti diapresiasi. Demikian juga keberpihakannya dalam sinergi dengan TV (bermuatan acara) lokal.

Bagaimana follow up dari ancaman KPID NTB itu? Kita menunggu  saja. Harus dikatakan, segala sesuatu yang tidak berizin harus digiring untuk memenuhi kualifikasi dan kewajiban administratifnya. Tanpa itu dunia penyiaran bakal amburadul. Seperti kata Sukri, upaya mencari  solusi terbaik yang bisa diterima semua pihak akan dilakukan. Seperti apa? Semoga tidak hanya sekadar gertak sambal. Namun, harus tegas dan tuntas! (*)

Share
  • 16
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.

Bimakini.com adalah portal berita Bima Dompu Terkini. Bagian dari Bimeks Group.

Alamat: Jl. Gajah Mada No. 46 BTN Penatoi Kota Bima, NTB Tlp: 0374-646840, 08233-9031009, 0853-33143335, 0852-53523401. E-mail: info[at]bimakini[dot]com

APLIKASI ANDROID

Fanpage

Copyright © 2016 Bimakini.com. Portal Berita Bima Terkini.

To Top