Politik

Ini Syarat menjadi Pemilih Wali dan Wakil Wali Kota Bima 2018

Rakor Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan oleh KPU Kota Bima, Rabu.

Kota Bima, Bimakini.- Apa saja syarat agar bisa menjadi pemilih pada Pemilihan Wali dan Wakil Wali Kota Bima 2018? Ketua KPU Kota Bima, Bukhari, SSos mengatakan berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2016, pertama genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara. Atau berusaia di bawah 17 tahun, namun sudah menikah.

Kedua, kata Bukhari, tidak sedang hilang ingatannya atau gangguan jiwa. Penduduk yang sedang terganggu jiwanya, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

“Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,” ujarnya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, di Kantor KPU Kota Bima, Rabu (8/3/2017).

Syarat lainnya, kata dia, berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP Elektronik. Jika belum memiliki KTP Elektronik, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas terkait. “Tidak sedang menjadi anggota TNI dan kepolisian, “ ujarnya.

WNI yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, kata dia, ternyata tidak lagi memenuhi syarat, maka tidak bisa menggunakan hak pilihnya. “Data tahun 2016, jumlah warga yang meninggal sebanyak 2.215 orang,” sebutnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Bima, M Syafi meminta agar memerhatikan penduduk yang pindah masuk atau pindah keluar. Karena ini selalu menjadi persoalan selama pelaksanaan Pemilu. Perlu ada kordinasi sampai tingkat kelurahan.

Camat Rasanae Barat, Lalu Sukarsana mengatakan saat ini masih banyak warga yang enggan membuat KTP Elektronik atau mengurus identitas kependudukan. Terutama bagi warga yang pindah masuk dari berbagai daerah, baik Jawa maupun NTT. “Padahal mereka ini sudah tinggal bertahan-tahun di Kota Bima, “ ujarnya.

Baca Juga: Saat Ini Ramai Siswa yang Rekam KTP Elektronik

Baca Juga: KPU Gelar Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Bahkan disebutkannya, kantong warga yang pindah masuk, seperti Kelurahan Parugam Tanjung, Sarae, dan Dara. Umumnya mereka adalah warga NTT.

Atas persoalan tersebut, peserta Rakor meminta adanya penegasan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bima tentang warga yang pindah masuk untuk mengurus identitas kependudukan. Jika telah memiliki identitas kependudukan di daerah asal, maka tinggal mutasi saja. (BK.25)

Share
  • 30
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top