Politik

Jangan Abaikan Hak Politik Warga Miskin dan Penyandang Disabilitas

Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fadhullah , SE (kiri) dan Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH (Kanan).

Mataram, Bimakini.-  2018, Pilkada serentak juga dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni Pemilihan Gubernur NTB, Bupati Lombok Timur, Lombok Barat dan Wali Kota Bima. Bahkan, KPU sudah mulai menyiapkan tahapan pelaksanaannya.

Namun, menurut Direktur M16, Bambang Mei F, ada yang perlu menjadi perhatian serius, yakni terpenuhinya hak politik kelompok warga ekonomi lemah dan penyandang disabilitas.  “Warga tertinggal ekonomi dan pemyandang disabilitas kerap kali di kesampingkan hak haknya dalam bidang politik misalnya pada pemilihan umum,” katanya di Mataram, Selasa (21/3/2017).

Dijelaskannya, warga yang tertinggal ekonomi atau miskin dan Penyandang Cacat  juga memiliki hak politik yang sama. Namun banyak diantara mereka yang tidak mendapat hak pilih dan sering diabaikan.

“Hak politik warga tertingal ekonomi dan penyandang cacat ini harus diberikan dan disamaratakan dengan warga lainnya. Terlebih mereka yang lemah dan terkebelakang  tingkat sosial ekonominya kerap di jadikan sebagai penonton dalam Pesta Demokrasi. Hak suara mereka diburu tanpa mereka mengerti untuk perubahan atau perbaikan seperti apa hak suara mereka berikan,” ujarnya.

Untuk penguatan hak politik masyarakat miskin dan disabilitas, kata dia, M16 akan mengadakan kegiatan “Ngobrol Pilkada, Kamis (23/3/2017). Diskusi Kamisan ini rutin dilaksanakan dan pekan ini akan mendiskusikan hak politik warga miskin dan disabilitas.

Sekretaris M16, Lalu Athari Fath Salim menambahkan,  pembicara yang akan diundang  yakni, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori dan Dr Drs Haji Lalu Wildan M.Pd , Dosen IPDN, Jatinangor serta  keterwakilan dari warga tertinggal ekonomi dan  penyandang disabilitas. “Diskusi dibuka untuk umum,” ujarnya.

Diakuinya, tema ini belum ada yang diskusikan sebelumnya. Untuk itu lembaganya ingin semua pihak memandang ini penting dan tidak mengabaikannya.

Athar juga menyebutkan, dalam pilkada semua memiliki hak politik yang sama,  termasuk para  warga miskin dan penyandang disabilitas.  Dengan membedah posisi Hak politik  warga miskin, diharapkan mereka tidak lagi dianggap warga nomor dua dalam Pilkada.

“Dengan pembicara yang hadir dan tema ini, diharapkan menarik perhatian civil society dan politisi serta komunitas lainnya untuk mendorong para kandidat pilkada menetapkan ihwal memajukan ekonomi Warga Tertingal di daerah kantong-kantong terkebelakang sebagai Visi Misi mereka dalam Pilkada 2018,” terangnya. (BK37)

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top