Dari Redaksi

Macetnya ADD itu…

ilustrasi

Ada perkembangan baru dalam dinamika pemerintahan desa di Kabupaten Bima. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Dari APBN (DDA) untuk 191 desa   tahun 2017 ini belum bisa dilakukan. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan ADD dan DDA tahun 2016 sebagian desa belum tuntas. Macetnya pencairan itu berarti seretnya realisasi program yang sudah diagendakan. Kondisi itu tentu saja disesalkan, karena menggambarkan ketidaksiapan dalam sisi administratif. Itu satu hal. Sisi lainnya adalah masih munculnya protes dan sorotan masyarakat terhadap pengelolaan ADD/DDA yang menyasar masalah transparansi.

Apa yang disampaikan Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa, Sirajudin H Abdul Wahab, selayaknya dipahami.

Pemerintah Desa jangan hanya pandai menuntut hak, loyo  menunaikan kewajiban administratif dalam penggunaan anggaran negara. Tantangan memungkasi administrasi untuk pencairan dana pada Maret, tidak mampu diladeni.

Seperti biasa, memang selalu tersedia energi besar ketika mengintip dana yang bisa diambil, namun ketika pemerintah beritikad baik menyerahkan dana miliaran, malah kedodoran mengekeskusinya dalam berbagai argumentasinya.

Apa yang bisa dibaca? Kasus macetnya pencairan ADD ini merupakan tamparan bagi aparat desa agar lebih sigap dan lincah menatakelola administrasi pertanggungjawaban keuangan. Jangan sampai ketidaksiapan mengelola dan mengadministrasikannya yang terjadi secara massif di Indonesia menyebabkan negara berubah pikiran. Pasti ada evaluasi menyeluruh yang dilakukan pihak terkait setelah melihat gambaran pelaksanaan dan pengelolaan ADD selama ini. Nah, Kabupaten Bima jangan sampai mengontribusi kinerja negatif yang mengakumulasi penilaian Pemerintah Pusat. Apalagi, dalam dinamika pengelolaan ADD ini sejumlah kasus telah muncul. Seperti pemalangan kantor desa, Kades yang membawa lari dana, laporan tidak akurat, dan dugaan mark up item dan dana.

Kasus macetnya ADD itu jelas menunjukkan ketidaksiapan aparatur desa mengelola dana dan memertanggungjawabkannya. Jadi ‘pekerjaan rumah’ yang masih tersisa adalah pemantapan kualitas sumber daya manusia untuk mengeksekusi program dan pertanggungjawaban administrasi. Bagaimana program ADD di desa Anda? Munculnya beragam kasus selama ini dan kemacetan pencairan memberi sinyal perlunya pengawasan yang lebih melekat oleh seluruh komponen dalam keseluruhan dinamika lapangan. Laporkan jika ada masalah dan jangan sampai didiamkan. Kontribusi pikiran dan sikap kritis merupakan sumbangan berharga bagi kemajuan desa. Terutama dari anasir-anasir jahat yang ingin ‘mengeroyok anggaran’. (*)

Share
  • 22
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.

Bimakini.com adalah portal berita Bima Dompu Terkini. Bagian dari Bimeks Group.

Alamat: Jl. Gajah Mada No. 46 BTN Penatoi Kota Bima, NTB Tlp: 0374-646840, 08233-9031009, 0853-33143335, 0852-53523401. E-mail: info[at]bimakini[dot]com

APLIKASI ANDROID

Fanpage

Copyright © 2016 Bimakini.com. Portal Berita Bima Terkini.

To Top