Dok Pixabay
ADA sorotan menarik yang disampaikan Ketua STKIP Taman Siswa Bima, Dr Ibnu Khaldun, MSi, menyikapi dinamika sosial Dana Mbojo akhir-akhir ini. Dalam beberapa kasus, masyarakat Bima tidak lagi memberikan kewenangan kepada pemangku kepentingan dan fungsi penegakkan hukum untuk menyelesaikan kasus yang muncul. Masyarakat langsung mengeksekusi sendiri di lokasi kejadian. Sejumlah contoh telah mafhum diketahui publik. Kasus terbunuhya dua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di Lambu dan Woha adalah contoh terkini. Dalam pandangan Doktor Ilmu Politik lulusan Universitas Indonesia itu, fenemona liarnya sikap masyarakat itu disebabkan rendahnya kepercayaan terhadap Pemerintah Daerah dan aparat Kepolisian. Ya, masyarakat menginginkan harus cepat menangani setiap persoalan pengaduan dan laporan.
Apa yang disorot itu berkaitan dengan ketidakpercayaan publik (Public Distrust). Masyarakat sudah tidak menghiraukan lagi keberadaan pemerintah dan Kepolisian yang berkewajiban menangani persoalan. Diduga setiap masalah sosial yang ditangani tidak berseiringan dengan keinginan masyarakat. Pada level tertentu, penilaian Ibnu itu menemukan posisinya di tengah masyarakat. Bukan hal baru jika mendengar kegeraman masyarakat jika berhadapan terduga pelaku dengan situasi tertentu, seperti kasus Curanmor. Sudah jamak juga jika ketika berhadapan dengan lembaga tertentu, masyarakat sudah berburuk sangka soal pungutan dan tetek-bengek administrasi yang tidak tercantum dalam aturan baku.
Ada yang menilai fenomena di Indonesia yang terjadi kekinian, menunjukkan adanya benih-benih Public Distrust terhadap tatanan politik, ekonomi, dan sosial. Pesimis publik terhadap lembaga negara atau pemerintah berujung pada semakin tingginya ketidakpercayaan mereka. Hari demi hari ketidakpercayaan ini tumbuh subur mengiringi kapasitas dan kinerja lembaga yang masih saja dipertanyakan. Padahal, kepercayaan publik merupakan harta berharga bagi pemerintah. Saham kekuasaan terbesar, namun selalu menjadi persoalan terpencil tidak terselesaikan.
Jadi tantangannya adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu bekerja menyesuaikan dengan perubahan pola pikir masyarakat yang serba ingin cepat. Tentu saja sinyal jelas soal Public Distrust ini harus segera digerus dan diamputasi, karena kontraproduktif bagi masa depan pembangunan. Dalam keseluruhan aspek, pemerintah tidak bisa bekerja efektif tanpa dukungan masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat terlibat jika mereka memersepsikan (aparatur) pemerintah tidak bisa dipercaya dalam pelaksanaan tugasnya.
Public Distrust adalah kanker bagi pembangunan. Sinyal berbahaya bagi hasrat tinggi terhadap kemajuan. Tidak ada yang bisa dimaksimalkan oleh pemerintah ketika berhadapan dengan level ketidakpercayaan publik. Jawaban dari Public Distrust adalah reaksi cepat dari para pemimpin dan aparatur, transparansi, kejujuran, keadilan, dan supremasi hukum yang benar-benar ditegakkan. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
