Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Soal Proyek Drainase, BPBD dan Dinas PU Bungkam

Anggota DPRD Kota Bima menghentikan pekerjaan Drainase, Selasa lalu.

Kota Bima, Bimakini.- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bima hingga kini tidak berkomentar soal sorotan terhadap  proyek drainase kini dipersoalkan Komisi III DPRD Kota Bima. Hingga Senin (06/03/2017),  wartawan yang hendak mengonfirmasi berbagai persoalan dan sorotan tentang proyek pascabencana banjir bandang itu, tidak satu pun pejabat yang mau menjawabnya.

Kepala Dinas PU, M Amin, SSos, yang didatangi beberapa hari lalu tidak bisa ditemui. Saat dihubungi via telepon seluler, tidak mendapatkan jawaban. Begitu pun para pejabat di bawahnya.

Kepala BPBD Kota Bima, Ir H Sarafudin, MM, pun sama. Saat dihubungi Senin (06/03) melalui Ponsel dan  SMS,  tidak ada jawaban terhadap pertanyaan mengenai berbagai masalah proyek drainase.

Seperti diberikan sebelumnya,  menurut jajaran Komisi III DPRD Kota Bima proyek  itu siluman. Ketua Komisi III, Sudirman DJ, SH, menyatakan hal itu  karena  tidak jelas anggarannya berapa, kemudian pengerjaan fisiknya tidak ada dokumen proyek yang jelas.

Hal itu  terbukti saat memanggil pejabat Dinas PU dan BPBD. Mereka mengakui hal itu dan mengerjakan proyek hanya berdasarkan perintah lisan.

Ditambah lagi masalah lainnya, proyek asal bongkar-membongkar. Drainase yang masih baik ikut dibongkar dengan alasan untuk mengatasi banjir.

Lantaran bermasalah, Komisi III  mendatangi BPK RI untuk berkonsultasi sekaligus melaporkan persoalan proyek drainase. Berdasarkan arahan BPK RI,  proyek itu melanggar  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2013 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bencana alam.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Untuk pengerjaan pasca-bencana setelah status tanggap darurat itu namanya rehab-rekon. Namanya rehab rekon itu adalah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir,  satu di antaranya pengerjaan drainase.

Atas dasar itu kemudian para wakil rakyat datangi lokasi proyek  Selasa (28/2) sore lalu. Melihat langsung proyek pemasangan yudip pada penggalian drainase  sejumlah titik. Satu  di antaranya di jalan Lumba-Lumba Kelurahan Melayu. Melihat kualitas beton tidak sesuai spesifikasi, para wakil rakyat langsung memerintahkan penghentian pemasangan.  (BK32)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Opini

Oleh : Munir Husen (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima) Pemerintah Daerah dan DPRD adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Keberadaan anggota DPRD pada tataran...

Opini

Oleh : Munir Husen (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima) Pemerintah Daerah Kabupaten Bima resmi melepas dan sekaligus menyerahkan sejumlah aset yang berada di...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini- DPRD kota Bima, Selasa (14/9) menggelar sidang paripurna pengesahan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif eksekutif. Raperda Sistem Kesehatan Daerah dan...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Ternyata pembentukan dan aktivitas Perumda Bima Aneka sampai saat ini belum ada acuan, hanya Perda belum didukung melalui Peraturan Walikota (Perwali)....

Ekonomi

Kota Bima, Bimakini.-  Untuk menguatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima, Senin (9/8) study banding  ke PT. Gerbang...