Wawali Bima, H A Rahman, SE saat upacara HUT ke-58 NTB.
Kota Bima, Bimakini.- Sidang Paripurna DPRD Kota Bima, Senin (13/3/2017) mengagendakan penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Walikota Bima akhir tahun anggaran 2016. Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bima, Fferi Sofiyan, SH. LKPJ sendiri disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bima, H A Rahman H Abidin, SE.
Dalam laporannya, mengatakan LKPJ merupakan agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal diatur Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 3 tahun 2007 tentang penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah.
Dijelaskannya, LKPJ tahun 2016 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan merupakan penjabaran tahunan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang disusun, dibahas dan telah disepakati bersama dengan peraturan daerah Nomor 10 tahun 2013. Penyelenggaraan pemerintahan tahun 2016 merupakan bagian dari upaya dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Kota Bima sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Beriman, Maju, Adil dan Sejahtera”.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, lanjutnya, telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Bima tahun 2016, yang meliputi tujuh prioritas.
Diantaranya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mempercepat pembangunan infastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam serta penguatan penguatan ekonomi lokal.
“Prioritas pembangunan daerah telah diimplementasikan melalui program dan kegiatan selama tahun 2016 dengan dukungan pendanaan melalui APBD Kota Bima tahun anggaran 2016,” terangnya.
Kebijakan penanggulangan kemiskinan, kata dia, telah berhasil. Terjadi penurunan dari angka kemiskinan 9,68 persen pada tahun 2014 menjadi 9,58 persen pada tahun 2015.
“Prioritas lain pada tahun 2016 adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim. Prioritas ini diarahkan untuk melindungi sumber mata air, penghijauan kawasan hutan dan pengelolaan persampahan,” ujarnya.
Untuk pengurangan resiko bencana (PRB), kata dia, dengan meningkatkan penyuluhan, penanggulangan dan pencegahan bencana serta peningkatan kesiapsiagaan. Tahun 2016 Kota Bima telah dicanangkan menjadi “Kota Tangguh Bencana” oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sementara untuk upaya peningkatan pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang baik, kata Wawali, telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Ini ditandai dengan beberapa penghargaan yang di peroleh pemerintah Kota Bima di tahun 2016.
Diantaranya, pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bima mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Segi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima tahun anggaran (TA) 2016 ditetapkan dengan Perda Nomor 12 tahun 2015 dan perubahan APBD Kota Bima tahun 2016 ditetapkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2016. Target pendapatan daerah Kota Bima pada TA 2016 sebesar Rp 776.841.005.773,38, terealisasi sebesar Rp 781.095.971.660,86 atau 100,54%.
Sedangkan pada TA 2015 ditargetkan sebesar Rp. 726,226,424,153.03, terealisasi sebesar Rp 705,020,782,784.47 atau 97,08 persen. Total jumlah penerimaan pada tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 76.075.188.876,39 atau 9, 74 persen.
Target penerimaan daerah dari dana perimbangan bagian pemerintah Kota Bima TA 2016 sebesar Rp 686.454.007.432,00, terealisasi sebesar Rp 698.913.459.830,08 atau 101,31 persen. Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 558.144.005.546,00, terealisasi sebesar Rp 552.406.937.496,00 atau 98,97 persen.
Sedangkan, kata Wawali, jumlah transfer dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar Rp.128.310.001.886.00 dari tahun sebelumnya. Dari sisi belanja daerah, pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 808.503.574.275,08 yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 413.763.475.973,08 dan belanja langsung Rp. 394.740.098.302,00.
Dari alokasi tersebut, terangnya, realisasi belanja adalah Rp. 788.330.723.322 atau 97,50 persen, yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 404.598.354.952,00 dan belanja langsung Rp 383.732.368.370,00. (BE32)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
